Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin Harapkan Gubernur Terpilih Punya Inisiatif Pembangunan

Kompas.com - 15/02/2017, 14:32 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengharapkan, para kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada Serentak, tidak hanya memperhatikan persolan investasi semata.

Menurutnya ada persoalan lain yang sangat penting dalam percepatan pembangunan ekonomi yakni inovasi. Oleh karena itu, para kepala daerah harus dituntut memiliki inisiatif tinggi.

"Masyarakat itu enggak selalu punya (inisatif). Makanya yang punya mestinya kepala daerahnya. Dia dorong-dorong, kasih kesempatan," ujarnya usai mencoblos di TPS 09 Pancoran, Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Pemerintah pusat sendiri kerap mengkritik para kepala daerah yang selalu menggunakan pendekatan sama dalam pembangunan yakni menunggu alokasi dari pusat.

Padahal, banyak cara yang bisa dilakukan agar pembangunan di daerah bisa berjalan lebih cepat meski tanpa bantuan dana pemerintah pusat.

Salah satunya yaitu mendorong kemudahan investasi baik swasta maupun BUMN. Namun tidak semua kepala daerah memiliki inisiatif tersebut.

"Jadi ya kepala daerah diharapkan betul-betul adalah orang-orang yang memberi jalan, memberi ide, dan memberi dukungan," kata Darmin.

"Harus visioner iya bagus. Paling tidak punya semangat untuk mendukung kegiatan rakyat. Itu sudah sangat bagus. Kalau dia visioner, tambahannya itu perfect namanya," sambung mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Kompas TV Begitu berharganya suara Anda dalam pilkada serentak, tapi bukan berarti pilihan politik bisa dengan mudah digadai dengan uang. Di saat masa tenang, dugaan praktik politik uang rawan terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh menerima laporan warga, mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan suara yang di dalamnya terselip uang sebesar Rp 100 ribu. Indikasi praktik politik uang yang mengarahkan pemilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon diduga terjadi di Yogyakarta. Panitia Pengawas Pemilu Kulon Progo, Yogyakarta, tengah berkooridnasi dengan polisi dengan bukti uang dan kalender bergambar salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Sementara di Jakarta demi menangkal praktik politik uang di Pilkada DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan membentuk tim gabungan operasi tangkap tangan money politics atau OTT politik uang. Kepolisian akan menindak secara hukum bagi siapa saja yang terbukti memberi atau menerima uang untuk mengarahkan suara pada salah satu paslon di hari pemungutan suara. Ketua Bawaslu DKI Jakarta juga mengimbau masing-masing paslon beserta tim suksesnya agar tidak melakukan hal yang dapat mencederai Pilkada 2017. Tak hanya butuh pengawasan, kewaspadaan akan praktik politik uang di penyelenggaraan pilkada serentak, 15 Februari mendatang juga membutuhkan kewaspadaan di segala lini, termasuk dari Anda, para pemilik suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com