Kerja Sama Indonesia-Iran Tak Terganggu Sanksi Ekonomi dari AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan kerja sama dengan Iran akan terus meningkat meskipun negara Timur Tengah itu kembali diberikan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat (AS) atas uji coba peluncuran rudal.

Terbaru, sejumlah menteri akan mengunjungi Iran untuk menjajaki impor minyak dan gas pada akhir Februari. Hal itu sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo pada Desember 2016 lalu.

"Ini perlu ditindaklanjuti, ini pertemuan koordinasi untuk follow up hasil-hasil kesepakatan meeting yang sudah berlangsung," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Hanya saja, saat ditanya besaran volume minyak atau gas yang akan diimpor, ia belum mau buka-bukaan. Sebab pemerintah mengaku masih membahas rinciannya.

Meski begitu, pemerintah berharap agar Iran bisa memberikan harga murah untuk dua komoditas impor tersebut.

Selain menjajaki impor minyak dan gas, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan berinvestasi di Iran. BUMN tersebut yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Hulunya otomatis di dua lapangan di sana. Pertamina mau masuk di dua lapangan," kata Arcandra.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan perusahaan migas Iran yakni National Iranian Oil Company (NIOC) pada 11 Februari 2017. Pada akhir pekan ini, Pertamina akan kembali membicarakan rencana investasi dengan NIOC.

"Kalau oke, mudah-mudahan tidak ada yang krusial. Setelah itu Pak Menko ke Iran, rencananya nanti beliau yang menyampaikan (ke pemerintah Iran)," tutur dia.