Pemerintah Kaji Fasilitas "Tax Allowance" untuk Industri yang Kembangkan Pendidikan Vokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasional atau kejuruan di Kantor Koordinator Perekonomian, Jumat (17/2/2017).

Usai rapat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif kepada industri untuk mendukung dan ikut memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional.

"Salah satu fasilitas yang diusulkan bisa berupa tax allowance dan itu nanti akan dibahas," ujar Airlangga di Kantor Koordinator Perekonomian. Tax allowance adalah salah satu insentif berupa pemotongan pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu untuk kepentingan tertentu.

Meski begitu tutur Airlangga, kebijakan itu akan terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

Di tempat yang sama, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pengembangan pendidikan vokasional bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi.

"Sekaligus mengurangi atau menekan ketimpangan sosial melalui pengembangan SDM. Salah satu kunci di situ adalah soal bagaimana input pengembangan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan kerja," kata Hanif.

Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan pengembangan pendidikan vokasional. Hanya saja tutur Hanif, pemerintah akan lebih mengarahkan sehingga sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, pengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasional juga menggandeng pelaku usaha. Pada tahap awal, ada 260 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan disambungkan ke 50 industri.