Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Kabar Dirut Freeport Mundur, Said Didu Yakin Ada Masalah Serius

Kompas.com - 18/02/2017, 16:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu meyakini ada masalah serius yang dihadapi Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim.

Terlebih, pada Jumat (17/2/2017) sore, ia mengaku mendapatkan informasi bahwa Chappy mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan Said itu disampaikan di akun twitter pribadinya.

"Jika orang dekat Bapak Presiden seperti pak @chappyhakim saja tidak kuat, artinya ada pihak yang lebih kuat yang pengaruhi kebijakan," tulis Said yang diunggah sekitar pukul 0.27 WIB pada Sabtu (18/2/2017).

Ia sendiri tidak merujuk siapa orang kuat yang ia maksud. Hanya saja dalam rangkaian kuliah twitter-nya (kultwit), Said sempat menyinggung sejumlah persoalan temasuk kasus papa minta saham.

Ia menuturkan bahwa kasus papa minta saham terjadi akibat adanya menteri "pembisik" yang mengakibatkan posisi pemerintah saat ini menjadi serba sulit saat berhadapan dengan Freeport.

Kepada Kompas.com, Chappy Hakim sendiri belum mau buka-bukaan soal kabar mundurnya ia sebagai Dirut Freeport Indonesia. Meski begitu, ia mengatakan bahwa ada masalah berat yang dihadapinya saat ini.

"Saya sedang coba selesaikan masalah berat Ini satu persatu agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar," kata Chappy.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu berjanji akan blak-blakan. Namun, bukan untuk saat ini. "Nanti akan saya jelaskan semua," ujar Chappy.

Belakangan, Freeport Indonesia kembali disorot tajam lantaran mengajukan sejumlah permintaan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Selain meminta adanya jaminan kepastian usaha jangka panjang, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga ingin tarif pajak sifatnya tetap, bukan fluktuatif mengikuti pergantian pemerintahan.

Secara pribadi, Chappy juga dilaporkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Mukhtar Tompo kepada Badan Reserse Kriminal Polri atas insiden yang terjadi usai rapat kerja antara Komisi VII dengan sejumlah perusahaan tambang.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan lantaran sikapnya menunjuk dan mengancam Mukhtar. Chappy sendiri sudah memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Bahkan ia juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com