Dirikan Bank Syariah, DPRK Minta Masukan Ulama

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – DPRK Aceh Utara sedang membahas qanun (peraturan daerah) tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara sejak sebulan terakhir.

Pemerintah Aceh Utara mengusulkan perubahan nama bank dari BPR Sabe Meusampe menjadi BPR Aceh Utara.

Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Utara, Tgk Fauzan Hamzah, Rabu (1/3/2017) menyebutkan dalam peraturan daerah usulan eksekutif itu hanya tertulis BPR Aceh Utara dimana pada salah satu babnya dibuat unit syariah.

“Sebaliknya kita ingin agar syariah murni. Ini kan sesuai dengan keistimewaan Aceh sebagai daerah menerapkan syariat Islam. Makanya, kita hari ini dan besok meminta masukan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara,” kata Fauzan.

Dia menyebutkan bank tersebut harus sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Sehingga, dibutuhkan masukan ulama untuk isi peraturan daerah secara detail.

“Kami mau agar bank ini benar-benar syariah, tidak ada prinsip konvensional sekecil apa pun didalamnya,” terang Fauzan.

Dia menjelaskan, qanun tersebut akan dikaji secara mendalam, termasuk melibatkan praktisi perbankan syariah di Aceh.

“Semoga pembahasan segera selesai dan kita sahkan peraturan daerah. Sehingga, pada akhirnya bank itu bisa segera beroperasi dengan prinsip syariah,” pungkasnya.