Izin Usaha BPR Nusa Galang Makmur di Sumut Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur. BPR ini beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No 88 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Keputusan pencabutan izin dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Maret 2017 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 8/KDK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR Nusa Galang Makmur terlebih dahulu telah ditetapkan statusnya sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh OJK sejak tanggal 19 Agustus 2016.

"Karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) kurang dari 4 persen," tulis OJK dalam pernyataan resmi, Selasa (7/3/2017).

Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan pengelolaan BPR Nusa Galang Makmur yang tidak memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

Situasi diperburuk dengan penurunan Cash Ratio (CR), yang menyebabkan hingga saat ini BPR tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut, BPR Nusa Galang Makmur telah diminta untuk melakukan langkah-langkah penyehatan agar rasio CAR menjadi paling kurang 4 persen dalam jangka waktu 180 hari terhitung sejak tanggal penetapan status DPK yaitu 19 Agustus 2016.

Namun demikian, upaya-upaya penyehatan yang dilakukan oleh pemegang saham atau manajemen BPR hingga berakhirnya batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk memenuhi kriteria keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM/CAR paling kurang 4 persen.

Ada pula pernyataan ketidaksanggupan dari pemegang saham dalam menyehatkan BPR. Dengan pencabutan izin usaha BPR Nusa Galang Makmur, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

"OJK menghimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku," ungkap OJK.