Reforma Agraria Jadi Kebijakan Prioritas dalam Program Pemerataan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi program pemerataan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan fokus kepada sejumlah kebijakan yang dipilih menjadi prioritas di dalam program pemerataan. Salah satunya yakni reforma agraria.

Selain itu ada juga pelatihan vokasi, penyediaan lahan pertanian dan perkebunan, penataan usaha retail modern, dan penyediaan perumahan untuk rakyat miskin di perkotaan. Nantinya program itu akan masuk ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Mekanismenya begitu, dimasukkan RKP dulu baru ke anggaran," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

Pemilihan kebijakan prioritas itu bukan tanpa alasan. Menurut Darmin, kebijakan itu dipilih karena memiliki pengaruh paling besar terhadap perbaikan pemerataan ekonomi masyakarat.

Terkait anggarannya, menurut Darmin, akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak mesti (pakai subsidi) tapi namanya reforma agraria itu pasti ada biayanya dalam relokasi lahan," kata Darmin.

Sementara itu kebijakan pajak progresif tanah nganggur yang sempat menjadi pro kontra publik dipastikan belum menjadi prioritas pemerintah.

"Mungkin, bukan itu (pajak tanah nganggur) yang jadi prioritas awal, itu masih kami coba," ucapnya.