Menko Darmin Paparkan Kebijakan Pemerataan, Kadin Ajukan Insentif Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memaparkan rencana program pemerataan ekonomi kepada pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kantor Kadin, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Usai acara, Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan salah satu topik yang dibicarakan yakni kebijakan pelatihan vokasional yang akan melibatkan dunia usaha. Usul insentif pun disampaikan.

"Memang ada usulan dari kami setiap perusahaan yang ikut dalam vokasi ini bisa ada pengurangan pajaknya, jadi itu salah satu yang kami majukan," kata Rosan.

Permintaan insentif pajak yang dimaksud yakni terkait Pajak Penghasilan (PPh) badan. Usulan itu kata Rosan mendapatkan respons dari Menko Darmin. "(Kata Pak Darmin), akan dikaji segera," ucap Rosan.

Sementara itu Menko Darmin mengatakan usulan Kadin itu perlu dibahas terlebih dahulu. Namun ia belum mau bicara banyak terkait pengurangan pajak bagi perusahaan yang ikut program pelatihan vokasional.

"Pokoknya nanti dulu deh, kan sudah ada insentif di undang-undangnya ya walaupun kita tahu mungkin itu dianggap kurang tapi bertahap lah kita siapkan," kata Darmin.

Kebijakan pelatihan vokasional menjadi salah satu kebijakan yang akan masuk ke dalam program pemerataan ekonomi. Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Selain itu kebajikan yang menjadi prioritas yakni reforma agraria, penyediaan lahan pertanian dan perkebunan, penataan usaha retail modern, dan penyediaan perumahan untuk rakyat miskin di perkotaan. Nantinya program itu akan masuk ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP).