IORA dan Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Berdasarkan jurnal pertahanan tanggal 29 Oktober 2014 lalu, TNI AL kita dengan jumlah personel sebanyak 65.000 personel, hanya dilengkapi 2 kapal selam, 6 kapal perang kelas freegate dan 24 kelas corvette, serta 20 kapal reaksi cepat.

Mereka harus mengawasi laut Indonesia yang luasnya 3.544.743,9 kilometer persegi (UNCLOS 1982) atau dua per tiga dari seluruh wilayah.

Bandingkan dengan Singapura yang hanya memiliki wilayah laut 10 km persegi, namun didukung kekuatan pengamanan berupa 5 kapal selam, 6 kapal kelas freegate dan corvette, serta 11 kapal reaksi cepat.

Pemerintah bukannya tidak berusaha mewujudkan platform negara maritim tersebut. Namun, hasilnya memang masih jauh dari harapan. Sejumlah masalah masih menghadang. Selain kebutuhan dana yang besar, yang utama adalah masalah kesiapan mental bangsa Indonesia untuk menempatkan diri sebagai bangsa bahari.

Dari sisi pembangunan fisik, pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjabarkan poros maritim itu lewat Program Tol Laut. Untuk mewujudkannya, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah merinci detail program dan kebutuhan investasi untuk lima tahun kedepan yang nilainya tidak kurang dari Rp 700 triliun.

Besaran angka tersebut, demikian disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna (liputan6.com), antara lain digunakan untuk pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer serta lahannya. Nilai investasi program ini sebesar Rp 243,69 triliun.

Adapun 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar.

Proyek kedua berupa short sea shipping seperti pengadaan kapal, pelabuhan sumur, Bojanegara, Kenal, Pacitan dan Cirebon dengan kebutuhan anggaran Rp 7,50 triliun.

Proyek ketiga berupa fasilitas kargo umum dan bulk sebagai rencana induk pelabuhan nasional. Anggaran yang diperlukan sebesar Rp 40,61 triliun.

Yang keempat adalah pengembangan pelabuhan non-komersial sebanyak 1.481 pelabuhan dengan total nilai investasi Rp 198,10 triliun. Proyek kelima, pengembangan pelabuhan komersial lainnya sebanyak 83 pelabuhan senilai Rp 41,50 triliun.

Proyek keenam berupa transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan dengan membangun akses jalan, kereta pelabuhan, kereta pesisir senilai Rp 50 triliun.

Proyek ketujuh, revitalisasi industri galangan kapal. Ada 12 galangan kapal secara menyeluruh dengan investasi sebesar Rp 10,80 triliun. Proyek kedelapan, pengadaan kapal untuk lima tahun ke depan seperti kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat dengan anggaran Rp 101,74 triliun.

Ada pula pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan kelas V senilai Rp 6,04 triliun sebagai proyek kesembilan.

Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 699,99 triliun. Angka ini masih kecil dari hitung-hitungan Presiden yang awalnya sebesar Rp 780 triliun.