39.287 Badan Usaha Belum Daftarkan Karyawannya Ikut BPJS Kesehatan

TANGERANG, KOMPAS.com - Hingga 24 Maret 2017, sebanyak 39.287 badan usaha (BU) belum mendaftarkan karyawannya mengikuti kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Seat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Padahal, menjadi peserta JKN-KIS Kesehatan merupakan hak konstitusional pekerja yang diatur dengan undang-undang. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan dari total jumlah tersebut, BU yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS terbanyak ada di Makassar sebanyak 9.291 BU.

"Di daerah lain, ada Surabaya (4.971 BU), Serang (4.030 BU), dan Bandung (3.817 BU)," kata Andayani di Tangerang, Banten, Senin (3/4/2017).

Andayani mengatakan, pada periode sama jumlah BU yang sudah meregistrasikan karyawannya dalam program JKN-KIS mencapai 187.083 perusahaan.

Terbanyak masih berasal dari wilayah DKI Jakarta yaitu mencapai 55.072 BU, kemudian disusul dari Surabaya (23.319 BU), dan Semarang (21.217 BU). Meski begitu, kualitas kepatuhan masih rendah.

Sebab, ada BU yang baru mendaftarkan ketika ada pekerja yang sakit. Ada juga yang mendaftarkan hanya pekerjanya saja dan tidak mendaftarkan anggota keluarga pekerja dan sebagainya.

"Itu jelas tidak dibenarkan. Untuk mencegah hal tersebut kami juga terus melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan perusahaan. Jika sudah diingatkan secara lisan dan tulisan masih ada perusahaan yang tidak patuh, pemerintah telah menyiapkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013," kata Andayani.

Guna mengadvokasi BU yang belum mengikuti program JKN-KIS, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan bincang-bincang yang menghadirkan pemangku kepentingan seperti BU yang sudah terdaftar, BU yang belum terdaftar, Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili Kadinsos Banten, klinik dan rumah sakit yang melayani program JKN-KIS.

Acara yang dipandu oleh Andy F Noya itu dihadiri kurang lebih 150 BU, dan 259 peserta termasuk dari Pemerintah Provinsi, dan asosiasi professional dan pengusaha.

"BU yang sudah terdaftar ikut diundang lagi karena kami berharap yang bersangkutan bisa mendorong BU lain yang belum ikut JKN-KIS," ucap Andayani.

Dengan sosialisasi seperti ini, Andayani berharap target 100 persen kepesertaan JKN-KIS (universal health coverage) pada 1 Januari 2019 bisa tercapai.

(Baca: Ada 1 BUMN Belum Daftarkan Pegawai dan Keluarganya ke BPJS Kesehatan)