Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari Sejumlah Indikator Ini, "Tax Amnesty" Dinilai Gagal

Kompas.com - 06/04/2017, 16:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai program pengampunan pajak atau tax amnesty kurang berhasil. Ada 4 indikator yang digunakan Indef.

Indikator tersebut yakni tingkat likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Keempat indikator itu tertera dalan Pasal 2 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Jadi berhasil atau enggak, menurut saya belum berhasil. Belum optimal lah bahasa halusnya," ujar Peneliti Indef Mohammad Reza Hafiz di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Kesimpulan itu ia dapatkan Setelah menelaah berbagai data. Dana repatriasi tidak signifikan mendongkrak empat indikator tujuan tax amnesty yang ada di dalam UU Pengampunan Pajak.

Bahkan tutur Reza, adanya geliat likuiditas domestik, nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi lebih disebabkan kondisi di luar program tax amnesty.

Peneliti Indef lainnya, Ahmad Heri Firdaus juga menunjukan sejumlah indikator lain untuk menilai pelaksanaan program tax amnesty.

Acuannya yakni angka-angka yang kerap disampikan pemerintah sebagai target. Pertama dana repatriasi.

Dari Rp 1.000 triliun target dana repatriasi, hanya Rp 147 triliun yang terealisasi. Selain itu, total harta deklarasi luar negeri hanya Rp 1.179 triliun, jauh dari potensi yang disampaikan pemerintah mencapai Rp 11.000 triliun.

Ahmad justru mempertanyakan kerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang tidak bisa menjamah ribuan triliun harta di dalam negeri.

Sebab jumlah harta di dalam negeri yang dideklarasikan mencapai Rp 3.687 triliun. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, indikator yang digunakan Indef tidak asal namun langsung mengacu kepada UU Pengampunan Pajak.

"Ini semua bukan ramalam namun berdasarkan data yang benar-benar memang terjadi. Ini data resmi yang di-publish oleh pemerintah setelah kita sandingkan antara tujuan dan hasilnya seperti yang kita lihat," ucap Enny.

(Baca: Target "Tax Amnesty" Tak Tercapai, Ditjen Pajak Siap Beri Penjelasan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com