Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Generasi I Seluruhnya “Laku” jadi Komisaris BUMN

Kompas.com - 09/04/2017, 11:45 WIB
Bambang P. Jatmiko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya peluang besar mendapatkan posisi sebagai komisaris di BUMN.

Pengalaman memberantas korupsi diperlukan untuk mengawal berjalannya good corporate governance (GCG) di perusahaan pelat merah.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah selaku pemegang saham untuk menempatkan mantan pimpinan KPK menduduki posisi sebagai komisaris BUMN.

(Baca: Dapat Jabatan Komisaris BUMN, Mau?)

Namun demikian, tidak seluruh mantan pimpinan KPK menduduki posisi sebagai komisaris di BUMN. Ada berbagai pertimbangan dari para mantan pimpinan KPK untuk tidak masuk ke dalam jajaran komisaris di perusahaan milik negara.

Salah satu alasannya karena yang bersangkutan memilih untuk istirahat dan mencurahkan waktu dengan keluarga. Lainnya adalah memilih melanjutkan sebagai abdi negara dengan masuk menjadi birokrat. Kemudian ada yang memilih menjadi pimpinan lembaga negara, hingga aktif di organisasi sosial-keagamaan.

Dari catatan Kompas.com, pimpinan KPK generasi I (2003-2007) adalah yang “paling laku” untuk menduduki posisi sebagai komisaris BUMN. Kecuali Amin Sunaryadi yang diangkat menjadi Kepala SKK Migas, seluruh pimpinan KPK gelombang pertama memperoleh posisi sebagai komisaris di BUMN.

(Baca: Di Kementerian Ini, Eselon I hingga IV Dapat Jatah Komisaris BUMN)

Kemudian pimpinan KPK generasi II (2007-2011), meskipun tidak sebanyak generasi I, ada di antara mereka yang menduduki posisi sebagai komisaris BUMN.

Dengan menghitung Tumpak Hatorangan Panggabean yang saat itu menjadi Plt Ketua KPK menggantikan Antasari Ashar, ada dua personel pimpinan KPK periode II yang mendapatkan posisi komisaris BUMN.

Salah satu pimpinan KPK generasi II yang juga mendapat jatah komisaris BUMN adalah Chandra Hamzah yang sempat menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PLN. Namun, Chandra diberhentikan dari jabatan tersebut kurang dari setahun setelah menjabat.

Generasi III Paling “Cadas”

Pimpinan KPK generasi III (2011-2015) boleh dibilang yang paling “cadas”. Di akhir periode mereka memimpin lembaga anti-korupsi itu dan berbarengan dengan peralihan kekuasaan, berbagai persoalan kriminalisasi menghampiri dengan berbagai tuduhan.

Kondisi ini membuat para pimpinan KPK yang dikomandoi Abraham Samad tersebut memiliki sejumlah catatan, meskipun sampai saat ini sama sekali belum pernah dibuktikan di persidangan.

Entah karena pertimbangan itu ataukah lainnya, yang jelas para pimpinan KPK periode III ini tidak ada satu pun yang mendapat jatah sebagai komisaris BUMN.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com