Agar Daerah Menarik Bagi Investor, Ini Pesan Bappenas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, agar setiap daerah menarik bagi investor harus memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang jelas.

Hal itu diungkapkan Bambang dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur dengan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur” untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2018 pekan ini.

“Apabila Jawa Timur ingin pertumbuhan ekonomi tinggi supaya dapat menyejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan dengan cepat, mengurangi pengangguran lebih besar, mau tidak mau investasi harus didorong,” jelas Bambang melalui keterangan resmi, Sabtu (15/4/2017).

Bambang memaparkan ada langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah (pemda).

Pertama, pemda harus memastikan ada porsi yang cukup untuk investasi pemerintah.

"Investasi pemerintah itu bukan nilainya yang penting, tetapi tujuan dan kualitas dari investasi itu sendiri,” ungkap Bambang.

Kedua, untuk benar-benar mendorong pertumbuhan, pemda harus mendorong investasi yang berasal dari swasta.

Menurutnya, untuk dapat menarik para investor, pemda harus dapat menciptakan iklim investasi yang baik di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Investor swasta akan sangat memilih dimana menginvestasi uangnya, sehingga mereka akan rewel atau banyak bertanya apabila di daerah terlalu banyak aturan yang menghambat terjadinya investasi. Jangan sampai hal-hal ini malah menjadi penghalang bagi investor untuk masuk ke daerah," paparnya.

Adapun salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal nasional adalah dengan mengembangkan mekanisme pembiayaan non konvensional, seperti skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur yang telah ada, yaitu skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Menurut Menteri Bambang, skema-skema alternatif tersebut perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia.