DPR Menilai Resolusi Sawit Uni Eropa Karena persaingan Bisnis

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Keluarnya Resolusi Parlemen Eropa yang berkaitan dengan Palm Oil and Deforestation of Rainforests beberapa waktu lalu, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron karena persaingan bisnis.

"Tuduhan itu kenapa?, karena persaingan bisnis minyak nabati yang dihasilkan oleh mereka tidak mampu bersaing dengan (minyak) sawit," kata Herman ditemui disela kunjungan ke Taman teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta Kamis (27/04/2017) petang.

Dia menilai pemerintah Indonesia sudah melakukan perbaikan tata kelola sawit dan hutan. Herman menilai tuduhan deforestasi hutan tak berdasar, karena perlu adanya kajian mendalam terkait hal itu.

"Tuduhan itu harus ada dasar yang jelas," katanya.

Indonesia saat ini indonesia yang sedang melakukan rehabilitasi hutan, berkomitmen perubahan menurunkan gas emisi 29 persen tanpa bantuan dunia internasional. Bahkan,  bantuan dunia sampai 2030 bisa menurunkan 40 persen.

Pemerintah sudah mendirikan badan restorasi gambut, sebagian besar anggaran kementerian kehutanan rehabilitasi hutan.

Pemerintah sudah tegas menindak para pelaku perkebunan penyerobotan kawasan hutan secara ilegal.

Bahkan peraturan menteri standar internasional sawit, akan ditingkatkan menjadi perpres.

"Ini komitmen besar kita merehabilitasi hutan, moratorium lahan primer dan lahan gambut," ulasnya.

Namun demikian, dia berharap pengelolaan sawit harus berpatokan international suitable palm oil terhadap keberlanjutan sumberdaya alam