Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Harus Sampai Wilayah Terpencil

Kompas.com - 04/05/2017, 22:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus sampai ke wilayah terpencil, terluar dan terdalam sesuai dengan Nawacita yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, saat ini hanya operator dengan belanja modal atau capital expenditure (capex) besar saja yang mampu membangun hingga daerah terpencil. Padahal, daerah terpencil kurang menguntungkan jika dilihat dari kacamata bisnis.

Oleh sebab itu, banyak operator telekomunikasi dengan belanja modal paspasan enggan membangun di daerah terpencil. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan, maka akan semakin besar juga kemampuan operator untuk membangun infrastruktur telekomunikasinya.

Hal tersebut dipaparkan oleh Ian Joseph M Edward, peneliti dari Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi ITB melalui keterangan pers-nya, Kamis (4/5/2017).

Hal ini dinyatakannya untuk menanggapi tudingan mahalnya tarif data PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Seperti diketahui, sekitar akhir April lalu situs Telkomsel diretas dan peretas mengeluhkan mahalnya tarif layanan data oleh Telkomsel.

Menurut dia, saat ini hanya Smartfren dan Telkomsel yang memiliki komitmen dan visi yang sama yaitu membangun infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok negeri. Tentunya, visi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Jika operator menjadi dominan di suatu wilayah, maka mereka harus berani menggeluarkan capex untuk membuka di daerah yang baru," kata dia.

Dengan demikian, Ian menilai wajar saja jika ada operator yang menjadi dominan di daerah terpencil dikarenakan merekalah yang pertama kali menggarap pasar di wilayah tersebut. Sehingga operator yang menjadi follower harus bisa menerima konsekuensinya.

Bisa Bangkrut

Kahlil Rowter, Kepala Ekonom PT Danareksa Sekuritas, sebelumnya juga menanggapi peristiwa ini. Menurut dia, tarif internet yang ditetapkan oleh Telkomsel saat ini tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Sebab saat ini tarif yang berlaku di Telkomsel adalah tarif yang fair dan tidak ada indikasi usaha untuk monopoli atau anti kompetisi.

Selain itu kualitas yang diberikan oleh Telkomsel juga dinilai Kahlil jauh lebih baik dan transparan ketimbang operator serupa yang menjalankan bisnis yang sama.

Dia mengatakan, seharusnya masyarakat sudah bisa melihat industri telekomunikasi itu tidak sekadar harga saja. Tetapi juga harus dilihat dari kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi (quality of service) dan keterjangkauan jaringan. Karena kualitas layanan ini adalah abstrak, maka pemerintah harus mengatur.

Menurut dia, saat ini ada operator yang menyediakan tarif murah, namun kualitas layanan yang diberikan masih terbilang rendah. Seperti masih adanya blank spot, gagal sambung dan penurunan kualitas layanan lainnya. Padahal itu masih di wilayah Jakarta. Apa lagi di luar Jakarta dan luar pulau Jawa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com