Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Sri Mulyani "Ngutang" Rp 2 Triliun untuk Tambal APBN 2016

Kompas.com - 08/05/2017, 07:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata pernah meminjam kelebihan dana pungutan ekspor sawit (dana idle) kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) senilai Rp 2 triliun.

Peminjaman dana tersebut dilakukan pada akhir 2016 lalu. Apa penyebabnya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ternyata memiliki cerita di balik peminjaman dana tersebut.

Menurut Sri Mulyani, langkah tersebut dilakukan dalam rangka mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, APBN 2016 mengalami pelebaran defisit.

"Kemenkeu terpaksa meminjam uangnya (BPDP Kelapa Sawit). Itu dilakukan dalam rangka menghadapi pelebaran defisit fiskal pada APBN 2016," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pekan ini.

(Baca: Defisit APBN 2016 Mencapai Rp 307,7 Triliun)

Dia melanjutkan, bahwa semua proses peminjaman dana BPDP Kelapa Sawit tersebut transparan dan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pinjaman sebesar Rp 2 triliun itu rencananya dikembalikan ke BPDP Kelapa Sawit pada tahun ini.

Sri Mulyani berjanji untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017.

(Baca: Sri Mulyani: APBNP 2016 Memang Sangat Tidak Realistis)

Dia berharap, ke depannya, pengelolaan APBN bisa dilakukan secara lebih kredibel dan profesional. Sehingga, pemerintah tidak perlu lagi meminjam dari BPDP Kelapa Sawit. (Elisabeth Adventa).

 

Kompas TV Menkeu Nilai APBN Tak "Sehat"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KONTAN


Terkini Lainnya

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com