Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nada Tinggi Menteri Susi

Kompas.com - 08/05/2017, 13:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

KOMPAS.com - Dua pekan terakhir, telinga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti panas lagi. Isu soal cantrang yang sempat ramai dua tahun lalu itu tiba-tiba berhembus kencang lagi.

Bahkan kali ini, isu itu sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Akibatnya, Presiden jadi ikut-ikutan panas. Ia sampai memanggil Susi ke Istana terkait isu tersebut pada Rabu (3/5/2017).

(Baca: Menteri Susi: Presiden Sangat Marah...)

Usai pertemuan itu, Presiden memperbolehkan pengunaan cantrang untuk menangkap ikan hingga akhir 2017 mendatang.

Hal itu sekaligus menunda lagi pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan pengunaan cantrang yang seharusnya berlaku pada Juni 2017.

Cak Imin

Namun sebelum keputusan Presiden Joko Widodo itu, ada sosok lain yang tiba-tiba muncul bersuara lantang soal cantrang. Ia adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Boleh dibilang, Cak Imin lah motor utama isu cantrang kali ini. Saat menghadiri Silaturahmi Nelayan Pantura di Tegal, Jawa tengah, akhir April lalu, ia mengkritik keras kebijakan pelarangan cantrang lantaran dianggap menyengsarakan nelayan Pantura.

Ia juga yang meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur pelarangan cantrang segara dicabut.

"Saya sendiri yang akan mengawal dan menyampaikan kepada Presiden bahwa Peraturan Menteri buatan Bu Susi itu harus dicabut," ujarnya di Tegal.

Tak cuma itu, Cak Imin menginstruksikan semua menteri asal PKB untuk menyampaikan langsung nasib nelayan Pantura kepada Presiden.

Bahkan Cak Imin juga meminta seluruh Anggota PKB di DPR mengawal keinginan nelayan Pantura. Salah satunya terkait tuntutan mencabut aturan pelarangan penggunaan cantrang.

Aksi Cak Imin itu tentu dianggap harapan baru bagi sebagian nelayan yang terkena dampak pelarangan cantrang.

Buktinya, puluhan nelayan dari berbagai daerah mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Selasa (2/5/2017). Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya kepada Cak Imin.

Belakangan PKB mengultimatum Menteri Susi untuk berdialog dengan nelayan terkait berbagai persoalan ini. Bila tidak, PKB akan menggalang pembentukkan Pansus yang bisa berujung hak angket di DPR

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com