Pembangunan Tanggul Laut Diprediksi Telan Biaya Rp 80 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diperkirakan akan menghabiskan biaya hingga Rp 80 triliun. Tanggul laut raksasa tersebut berfungsi untuk mencegah ancaman banjir dari laut atau banjir rob.

Meski demikian, solusi pendek yang direkomendasikan Bappenas untuk menanggulangi banjir rob adalah pembangunan tanggul pantai atau NCICD tahap A. Tanggul yang dibangun di sepanjang wilayah yang rawan terdampak banjir rob ini akan dievaluasi dalam jangka lima tahun.

Jika pembangunan tanggul pantai tak dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menanggulangi banjir rob, maka Bappenas merekomendasikan pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta. 

"Kami bisa bangun tanggul yang bentuknya seperti tembok. Ini (pembangunannya) perhitungan hari ini bisa menguras biaya atau kebutuhan APBN atau APBD sampai Rp 80 triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Kompas.com, di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Jika pendanaan tidak mampu ditanggung pemerintah, maka harus dapat melibatkan swasta. Nantinya, swasta yang terlibat dalam pembiayaan merupakan swasta yang mendapat manfaat dari pembangunan tanggul raksasa ini.

Hal ini juga tercantum dalam kajian Bappenas mengenai NCICD yang telah diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. "Diusulkan juga pembangunan tanggul berbentuk seperti pulau," kata Bambang.

Nantinya tanggul yang berbentuk seperti pulau ini dapat dikembangkan sebagai area komersial seperti pembangunan jalan tol, jaringan listrik, dan lain-lain.

Idealnya, pembangunan tanggul laut terkait dengan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sehingga, posisi tanggulnya tidak berada di luar pulau reklamasi seperti yang diusulkan Pemerintah Belanda.

"Tapi lebih ke dalam, karena akan menyambung pulau-pulau. Jadi pulau reklamasi yang tadinya hanya sekadar reklamasi, ditingkatkan perannya sebagai bagian dari tanggul, kalau pulau reklamasi tetap dikembangkan," kata Bambang.

Meski demikian, tanggul laut ini tak perlu dibangun jika pembangunan tanggul pantai sudah dirasa mampu menanggulangi banjir dari pantai utara Jakarta.

Dia memperkirakan, tanggul pantai dapat menanggulangi banjir rob hingga sekitar 10 tahun mendatang. Dengan demikian, lima tahun mendatang, pemerintah harus mengevaluasi efektifitas tanggul pantai tersebut.

"Apakah tanggul pantai itu solusi atau bukan. Kalau bukan merupakan solusi karena penurunan muka tanah ternyata lebih dalam lagi, maka harus pikirkan membangun tanggul laut," kata Bambang.