Sri Mulyani Janji Buat Aturan Ketat "Pagari" Petugas Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan akan membuat aturan ketat usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Aturan itu akan dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya penyalahgunaan kewenangan akses informasi keuangan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau petugas pajak.

(Baca: DPR Minta Ditjen Pajak Hati-hati Gunakan Kewenangan Intip Rekening)

"Akan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan sehingga tujuan untuk kepentingan pajak tidak disalahgunakan," ujarnya saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Nantinya, aturan ketat itu akan berisi tata kelola dan prosedur baku pegawai pajak dalam menggunakan kewenangan super mengintip rekening nasabah.

Selain itu, ia juga memastikan aturan itu akan mampu mencegah petugas pajak menggunakan data rekening nasabah untuk menakut-nakuti wajib pajak untuk kepentingan pribadi.

"Saya memahami kekhawatiran masyarakat terhadap kewenangan Ditjen Pajak ini," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa Perppu Nomer 1 Tahun 2017 diterbitkan untuk memenuhi ketentuan internasional.

Sejak 2014 lalu tutur ia, pemerintah sudah berkomitmen untuk memenuhi ketentuan pertukaran otomatis informasi keuangan secara internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Salah satu syarat untuk memenuhi aturan internasional itu yakni adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak mengakses data informasi perbankan. Namun, pemerintah terbentur oleh adanya ketentuan kerahasiaan perbankan di dalam UU Perbankan.Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi membuat Perppu yang lebih sederhana ketimbang merevisi UU atau membuat UU baru.