Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aviliani Anggap Pelaporan Rekening dengan Batasan Saldo Tak Efektif untuk Tingkatkan Pajak

Kompas.com - 08/06/2017, 16:22 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani memandang pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan aturan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(Baca: Ini Jenis Informasi Keuangan yang Harus Dilaporkan ke Ditjen Pajak)

Pemerintah sebelumnya merevisi batasan saldo rekening minimal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis ke Ditjen Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Aturan ini merupakan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Keuangan untuk Keperluan Perpajakan. 

"Menurut saya, memang (pemerintah) harus hati-hati. Kalau hanya saldo yang dilihat, itu tidak bisa dianalisis sebagai pendapatan," kata Aviliani, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Aviliani menganggap, kebijakan ini tidak akan berjalan efektif, jika hanya melihat saldo rekening. Sebab, tak sedikit masyarakat yang pendapatannya kecil, menabung puluhan tahun hingga akhirnya terkumpul saldo di rekening mencapai Rp 1 miliar.

Masyarakat itu juga belum tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, persyaratan perseorangan memiliki NPWP adalah berpenghasilan Rp 4,5 juta tiap bulannya.

"Jadi menurut saya sih mungkin perlu sumber lain yang lebih efektif. Karena ini (pelaporan rekening) enggak akan bisa banyak membantu," kata Aviliani.

Aviliani memandang, penelusuran transaksi keuangan sebelumnya sudah dilakukan secara efektif oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuanhan (PPATK). Selain itu, perbankan juga telah menyerahkan seluruh data kepada PPATK.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dapat memanfaatkan data dari PPATK untuk menelusuri pembayaran pajak.

"Menurut saya memang yang nanti harus hati-hati adalah dari saldo itu tidak akan bisa mencerminkan apakah mereka bayar pajaknya sudah benar apa belum, ataukah mereka harus punya nomor wajib pajak atau enggak. Jadi tidak akan banyak membantu menurut saya, walaupun bank pada dasarnya setuju, karena ke depannya tidak ada lagi rahasia," kata Aviliani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

Whats New
Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Whats New
Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Harga Makanan Global Diperkirakan Turun, Konsumen Bakal Lega

Whats New
Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Laba Bersih Astra Agro Lestari Turun 38,8 Persen, Soroti Dampak El Nino

Whats New
Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com