Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Penutupan Posko Angkutan Lebaran Kemenhub Dipercepat

Kompas.com - 04/07/2017, 20:07 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menutup Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 yang terdapat di Ruang Nanggala Kantor Kementerian Perhubungan. 

Penutupan dipercepat dari masa berakhir pada H+15 (11 Juli 2017).  Namun, apakah alasan penutupan posko angkutan Lebaran dipercepat?

Budi Karya mengatakan, penutupan posko ini dipercepat agar pekerjaan dan proyek-proyek lain bisa dikerjakan oleh jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga, jajaran Kemenhub bisa fokus tanpa mengerjakan tugas lain.

"Posko ditutup, karena banyak pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Karena kita akan mendiskusikan proyek privatisasi," ujar Budi Karya di Ruang Nanggala Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

"Kalau kita piket dimana-mana saya nggak punya anak buah, piketnya dimana-mana. Padahal kegiatan (arus balik) yang masih terjadi di indonesia timur," tambah Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini.

Meski demikian, Budi Karya tetap memberlakukan piket kepada jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sebab, arus balik di kedua sektor tersebut hingga saat ini masih berlangsung.

"Saya pesan Dirjen Udara dan Laut belum selesai. Saya minta untuk piket," pungkas dia.

Sebelumnya, Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2017 dimulai dari H-10 (15 Juni 2017) sampai dengan H+15 (11 Juli 2017) di Ruang Nanggala Kementerian Perhubungan.

Posko tersebut diikuti oleh 24 instansi yang terdiri dari 8 subsektor Kementerian Perhubungan yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, Badan Litbang Perhubungan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, KNKT, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Kemudian 8 subsektor BUMN transportasi  yaitu PT Angkasa Pura I dan II, Perum LPPNPI, PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry, PT KAI, PT Jasa Marga, PT Jasa Raharja, dan Perum Damri; 6 instansi terkait yaitu BMKG, Basarnas, Korlantas Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Dishub Provinsi DKI Jakarta; dan 3 organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari), dan Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Mitra Polri).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com