Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut INDEF, Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota

Kompas.com - 09/07/2017, 07:42 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang Jakarta masih layak menjadi ibu kota dengan penyatuan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Menurut dia, pemerintah masih dapat membenahi permasalahan-permasalahan menahun di Jakarta.

"Menurut saya Jakarta sebenarnya masih bisa dibenahi dan diselesaikan persoalannya, karena persoalan Jakarta lebih pada manajemen. Masalah banjir, macet, dan urbanisasi bisa diselesaikan," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Enny menjelaskan, tidak semua kota yang menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian menjadi kacau.

Contohnya seperti Tokyo (ibu kota Jepang), London (ibu kota Inggris), dan Paris (ibu kota Perancis).

Menurut Enny, permasalahan Tokyo tak jauh berbeda dengan Jakarta. Tapi pemerintah setempat mampu membuat kebijakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

(Baca: Berat di Ongkos, Pengusaha Imbau Ibu Kota Baru Tak Jauh dari Jakarta)

 

Meskipun di sisi lain, banyak negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Seperti New Delhi dengan Mumbai (India), Kuala Lumpur dengan Putrajaya (Malaysia), dan New York dengan Washington DC (Amerika Serikat).

"Tentu itu pilihan tipe mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan bangsa kita dan efektifitas dari fungsi serta peran kota tersebut," kata Enny.

Dengan demikian, pemerintah harus membuat kajian komprehensif seelum merealisasi rencana ini. Pemerintah, lanjut dia, harus membuat sebuah indikator sebuah ibu kota yang ideal. Seluruh kota berpeluang menjadi ibu kota, termasuk Jakarta.

"Artinya begini, faktor untuk mempunyai inisiatif memindahkan ibu kota itu jangan hanya berdasarkan fakta yang sekarang ada. Pertimbangan yang digunakan harus lebih dari satu aspek," kata Enny.

Seperti diketahui, Bappenas tengah mengkaji pemindahan ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota akan dilakukan di luar Pulau Jawa, jika rencana ini jadi terealisasi.

Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Bappenas menargetkan kajian rampung akhir tahun 2017 dan kementerian mulai melakukan berbagai persiapan pada tahun 2018.

Jika rencana terealisasi, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah dari Jakarta. Sedangkan pusat perekonomian tetap berada di Jakarta.

(Baca: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Siapkan Ratusan Ribu Hektar Lahan di 3 Lokasi)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com