Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Pemerataan Pembangunan Bukan dengan Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 09/07/2017, 08:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu alasan pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta adalah untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Hanya saja, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang pemindahan ibu kota bukan langkah yang tepat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Coba kita bayangkan misalnya, pusat kegiatan bisnis di Kuala Lumpur, setelah pusat pemerintahan Malaysia pindah (dari Kuala Lumpur) ke Putrajaya, apakah (pertumbuhan) ekonomi pindah ke Putrajaya?," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

"Apakah ibu kota India dari Mumbai dipindah ke New Delhi (pertumbuhan ekonomi pindah ke New Delhi), termasuk (pertumbuhan ekonomi) New York dan Washington DC?" 

(Baca: Menurut INDEF, Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota)

Enny menjelaskan, hal yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah kota berkembang adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Bukan justru mendorong kota tersebut menjadi pusat pemerintahan.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah membangun infrastruktur ekonomi di daerah luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sumatera.

"Membangun hilirasi industri di sana, sehingga penyebaran industri tidak terpusat di Jawa. Ini kan semua bahan baku dari luar Jawa, tapi industrinya di Jawa," kata Enny.

Pemerataan pembangunan, lanjut dia, tidak akan tercapai jika pemerintah tidak membangun infrastruktur di lokasi ibu kota baru.

Terlebih, saat ini, teknologi semakin maju. Korporasi besar yang selalu berhubungan dengan pemerintah pusat belum tentu akan membangun kantor perwakilan di ibu kota baru.

Melalui kemajuan teknologi, korporasi besar bisa saja hanya membangun kantor virtual. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus melihat perubahan lingkungan eksternal, misalnya respon global.

Saat ini China tengah membangun jalur sutra. Apakah nantinya lokasi ibu kota baru juga termasuk dalam jalur sutra dan meningkatkan perekonomian.

Dengan demikian, perlu kajian komprehensif sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota.

"SDM misalnya semua terkumpul di Jawa. Kalau ibu kota dipindah, maka hampir seluruh kebutuhan SDM yang dibutuhkan kantor kementerian, harus dipindahkan," kata Enny.

Sebelumnya, Bappenas tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian selesai akhir tahun ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com