Misbakhun: Ada Apa dengan Penerimaan Pajak Kita?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan kuputuskan pemerintah memangkas target penerimaan perpajakan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Di saat yang sama, pemerintah justru menaikkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,1 persen menjadi 5,2 persen. Hal itu tertera di dalam asumsi dasar RAPBN-P 2017.

"Ini tantangan untuk kita, ada masalah apa dengan penerimaan pajak kita?," ujarnya saat rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Pemerintah harus memiliki pisau analisa yang tajam untuk membedah persoalan penerimaan pajak ini. Sebab di sisi lain, ekonomi nasional juga terus tumbuh.

Seharusnya kata Misbakhun, pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh itu tercermin di dalam penerimaan negara, terutama penerimaan pajak yang juga ikut naik.

Di RAPBN-P 2017, pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan Rp 1.450 triliun. Angka ini lebih kecil dari target di APBN 2017 sebesar Rp 1.498 triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui target penerimaan perpajakan sebesar 1.498 triliun di APBN 2017 terlalu tinggi.

Hal ini mengacu kepada penerimaan perpajakan pada semester I-2017 yang baru sekitar Rp 571,9 triliun atau 38,2 persen dari total target di APBN 2017.

Pemerintah lantas memutuskan untuk menurunkan target penerimaan perpajakan menjadi Rp 1.450 triliun.

Pemerintah tidak ingin target penerimaan perpajakan justru membebani APBN sehingga menimbulkan persepsi negatif para investor.