Singapura Siap Berikan Data Keuangan WNI ke Indonesia

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Singapura dalam keterangan pers yang diunggah di kanan website resminya.

Menanggapi hal itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengucap syukur. Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menjalin komunikasi lanjutan dengan otoritas pajak Singapura.

"Seperti yang dikatakan Ibu Menteri Keuangan setelah dari Hamburg (KTT G20), bahwa Singapura telah menyatakan komitmennya," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Meski begitu tutur Hestu, perlu ada kerja sama bilateral perpajakan dengan Singapura. Diharapkan, perjanjian bilateral perpajakan kedua negara bisa ditandatangani pada bulan ini.

(Baca:Indonesia-Hongkong Kerja Sama Pertukaran Informasi Keuangan) 

Sebenarnya, Singapura sudah menandatangani perjanjian multilateral untuk ikut dalam kerja sama pertukaran informasi keuangan internasional secara otomatis di Hamburg, Jerman pada 21 Juni 2017.

Namun Singapura memberikan syarat perlu adanya perjanjian bilateral bila Indonesia ingin bekerja sama melakukan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan Negeri Jiran tersebut.

Singapura menilai perlunya kesetaraan sistem teknologi informasi di dalam kerja sama pertukaran informasi keuangan dengan Indonesia.

Pemerintah sendiri sudah meneken kerja sama dengan negara lainnya yang dikenal sebagai surga pajak yakni Hong Kong dan Swiss.

Dengan itu, pemerintah meyakini kerja sama dengan Singapura juga bisa diteken. Seperti diketahui, Singapura adalah negara yang menjadi favorit WNI menyimpan hartanya.

Berdasarkan studi Mckinsey, terdapat 250 miliar dollar AS atau Rp 3.250 triliun kekayaan konglomerat Indonesia di luar negeri. Dari angka itu, terdapat Rp 2.600 triliun yang disimpan di Singapura, berupa deposito, modal, dan fixed income.

Sementara itu jumlah deklarasi aset luar negeri dan repatriasi yang diungkap melalui program tax amanesty, hanya Rp 1.183 triliun. Artinya, masih cukup besar harta WNI di luar negeri yang belum dilaporkan kepada negara.