Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Hindari Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Baru Berikut Ini

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.

(Baca: Bappenas Datangkan Ahli yang Berpengalaman soal Pemindahan Ibu Kota)

Menurut Country Manager Rumah.com, Wasudewan, ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor.

Pertama, yakni kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah. Kota ini merupakan daerah anti gempa.

Selain itu, wilayahnya masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru.

Kedua, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota adalah Jonggol, Jawa Barat. Pemindahan ibu kota ke Jonggol pernah diwacanakan pada periode Presiden Soeharto.

Ketiga, alternatif lainnya adalah Karawang. Kota ini bisa jadi ibu kota baru sebab saat ini pertumbuhan industrinya relatif lebih berkembang.

“Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas," kata Wasudewan.

Alternatif keempat yang bisa dipertimbangkan pemerintah yakni Palembang di Sumatera Selatan. Sebab, sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik.

Wasudewan menambahkan bahwa pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal yang baru, namun bila ini terjadi di Indonesia, nampaknya Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital.

Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.

Spekulan Tanah

Menurut dia, menghangatnya isu pemindahan ibu kota ini bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan.

"Untuk itu kami mencoba memberikan solusi bagi para pencari lahan baik untuk rumah maupun yang lain untuk mendapatkan transparansi data properti yang kami hadirkan melalui Rumah.com Property Index,” jelas Wasudewan.

Data Rumah.com Property Index ini cukup penting digunakan karena merupakan hasil analisis dari 400.000 listing properti yang diakses 3,4 Juta pengunjung Rumah.com setiap bulan.

Sebagai contoh, dari listing yang ada di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol cukup terjangkau, kisaran Rp 350.000 per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan.

Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga dipasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp 40.000 per meter persegi.

Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lain-lain.

Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu mencegah permainan spekulan tanah.

Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.

“Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar," kata Wasudewan.

Oleh karena itu, lanjutnya, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah.

Dengan demikian, kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting.

https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/17/073628826/hindari-spekulan-tanah-di-calon-ibu-kota-baru-berikut-ini

Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke