Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GPEI: Boediono Lebih Cocok Jadi Gubernur BI

Kompas.com - 13/05/2009, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai Boediono lebih cocok menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) dari pada mendampingi calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon wakil presiden.

"Jadi, posisi gubernur BI sudah tepat bagi dia, karena dia bisa mengendalikan sektor moneter. Untuk menjadi wapres dibutuhkan leadership (kepemimpinan) yang kuat sedangkan kita melihat saat dia menjadi menko, leadership-nya tidak kelihatan," katanya seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut Toto, sosok Boediono terkesan tertutup dan tidak terbuka dengan dunia usaha sehingga komunikasi dengan pengusaha kurang. "Pada saat jadi menko pun sulit mengkoordinasikan menteri-menteri di bawah dia, jadi sangat disayangkan kalau SBY menarik Boediono sebagai wapres," ujarnya.

Toto mengatakan tahun-tahun ke depan yang dibutuhkan Indonesia adalah perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan pemimpin bangsa yang punya leadership yang kuat.

"Kalau wapresnya juga lamban dan ragu-ragu mengambil keputusan akan merugikan dunia usaha dan masyarakat. Kalau seperti kemarin SBY dan JK, JK-nya kan lebih agresif, cepat ambil keputusan,"tuturnya.

Toto menegaskan, Indonesia membutuhkan presiden dan wakil presiden yang memiliki kepemimpinan yang tinggi dan merupakan negarawan. "Sedangkan untuk kabinet dibutuhkan peran para profesional di bidangnya. Boediono sesuai dengan rekam jejaknya kan profesional, dia pernah jadi menko,"tambahnya.

Berbeda dengan Toto, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan menilai dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY justru membuat kabinet lebih solid.

"Boediono OK. Kan dia punya pengalaman di kabinet dan BI. Juga kabinet bisa lebih solid karena tidak terlalu banyak partai," kata Thomas.

Senada dengan Thomas, Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahjoyo menilai wakil presiden dari kalangan profesional justru lebih baik sehingga keputusannya tidak mengikuti kepentingan partai.

Namun, Boediono perlu didukung oleh tim praktisi sehingga bisa mengambil keputusan yang cepat, mencari terobosan serta melakukan lobi-lobi. Tim tersebut dibutuhkan karena sifat Boediono dinilai terlalu berhati-hati sementara dunia usaha membutuhkan pemerintah yang bisa mengambil kebijakan dengan cepat.

"Untuk wakil presiden dibutuhkan orang yang inovatif dan kreatif serta mampu dengan cepat mencari terobosan dan lobi. Selain itu, dia harus memperluas jaringan untuk membangun ekonomi bangsa," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com