Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Porsi Domestik Lebih Besar

Kompas.com - 03/06/2010, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono memberikan pengarahan agar porsi gas alam untuk pasokan domestik dari pengembangan proyek gas alam Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah, ditetapkan lebih dari 25 persen. Tujuannya, agar pasokan gas alam itu bisa memenuhi kebutuhan gas alam dalam negeri, tak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera saja, akan tetapi juga untuk peningkatan industri di Sulawesi.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menjawab pers, sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Wapres sudah memberikan arahan agar proyek Donggi-Senoro diputuskan oleh Menteri ESDM. Namun, disampaikan agar porsinya untuk domestik harus cukup besar. "Setidaknya harus di atas 25 persen. Oleh karena itu, kiat akan putuskan yang terbaik untuk pasokan domestik," kata Darwin.

Disebutkan bahwa porsi gas alam untuk luar negeri dan domestik proyek Donggi-Senoro nantinya akan berbanding 70:30 persen, Darwin tak mau menjawab. "Pokoknya, kita akan putuskan yang terbaik dan realistis," katanya.

Menurut dia, yang dimaksud realistis adalah bahwa on stream atau mulai beroperasinya proyek Donggi-Senoro baru akan dilakukan tahun 2013 mendatang.

Darwin mengakui bahwa keputusan proyek Donggi-Senoro sudah mendekati kesimpulan. "Saya harus melihat dulu adanya perubahan-perubahan tidak terhadap lingkungan sebelum mengambil keputusan Donggi-Senoro. Karena, di sana selalu ada perubahan dinamis. Misalnya, siapa yang tetap sanggup dan tidak sanggup untuk membeli gas alamnya. Kondisi yang dulu, tidak bisa dijadikan patokan lagi untuk sekarang," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com