Penilaian Aset Inalum Harus Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Penilaian aset PT Inalum di Asahan, Sumetare Utara sebaiknya dilakukan oleh tim penilai independen, meskipun pemerintah memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian sendiri. Pegawai negeri sipil yang mampu melakukan penilaian aset Inalum terkumpul di Kementerian Keuangan, yakni di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

"Kami memang memiliki penilai yang berkualitas, namun aset Inalum itu tergolong proyek yang sangat besar. Jadi, sebaiknya penilaian aset Inalum dilakukan oleh penilai independen, bukan kami," ungkap Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto di Jakarta, Jumat (11/6/2010).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, mulai 2013, Indonesia harus menjadi pemilik utama dari kawasan terpadu yang dikelola Otorita Asahan dan 12 perusahaan asal Jepang . Ada dua opsi, pertama, pengelolaan PLTA Siguragura dan pabrik penghas il alumunium akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua, dikerjasamakan dengan pihak Jepang namun dengan kepemilikan dominan ada di pemerintah Indonesia.

Saat ini, PLTA di kawasan Asahan tersebut memiliki kapasitas daya sekitar 617 megawatt yang mampu memberikan dukungan energi pada pabrik pengolahan alumunium Inalum. Saat ini, seluruh alumunium yang dihasilkan di kawasan tersebut diekspor langsung ke Jepang. Namun, mulai 2013, Indonesia akan memegang keputusan utama dalam perdagangan alumunium tersebut.

"Jika memang diperlukan, alumunium itu hanya dikhususkan untuk memasok kebutuhan dalam negeri," tutur Hatta Rajasa.