Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika AS Menganggap Yuan sebagai Subsidi

Kompas.com - 30/09/2010, 15:31 WIB

WASHINGTON, KOMPAS.com - Menganggap mata uang sebagai subsidi terdengar sebagai sikap yang aneh. Tapi, Amerika Serikat (AS) benar-benar melakukan ini. Bahkan, para wakil rakyat negeri itu ingin mengatur hal ini dengan undang-undang.

Ya, Rabu (29/9/2010) waktu setempa, House of Representative AS telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan menekan China untuk membiarkan nilai tukar mata uang yuan menguat terhadap dollar AS. Dalam voting, 348 orang menyetujui rancangan UU itu dan hanya 79 wakil rakyat yang menolak.

Berdasarkan rancangan aturan ini, Departemen Perdagangan AS bakal memperlakukan mata uang yang sangat undervalued (kursnya jauh lebih rendah dari nilai wajarnya) sebagai subsidi perdagangan ilegal. Karena itu, perusahaan-perusahaan AS yang merasa dirugikan bisa meminta Pemerintah AS untuk mengenakan bea masuk ekstra terhadap produk-produk yang memperoleh subsidi ilegal itu.

Sangat jelas bahwa sasaran utama aturan ini adalah yuan. Sebab, selama ini, AS menilai mata uang negeri Tembok Raksasa itu sangat undervalued. Ini membuat barang-barang asal China menjadi sangat murah di Amerika sehingga produk lokal kalah bersaing. Ujung-ujungnya, defisit neraca perdagangan AS-China semakin lebar. "Sikap China yang terus memanipulasi mata uangnya menimbulkan masalah yang sangat serius dan ini butuh tindakan riil," ujar Sander Levin Chairman Ways and Means Comitee House of Representative.

Sejatinya, yuan telah menguat 2 persen terhadap dollar AS sejak Pemerintah China melonggarkan kisaran (range) pergerakan nilai tukar yuan Juni lalu. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, nilai tukar mata uang Negeri Panda itu masih undervalued 5 persen-27 persen. Catatan saja, saat ini, nilai tukar yuan berada pada kisaran 6,6850 yuan per dollar AS.

Meskipun demikian, rancangan aturan ini masih harus melalui pembahasan di Senat AS. Dan, pembahasan di level Senat baru akan berlangsung setelah AS menggelar pemilihan anggota Kongres tengah periode (mid term election) pada 2 November lalu.

Sampai hari sidang di Senat AS itu tiba, banyak hal masih mungkin terjadi. Sebab, tak semua pengusaha AS setuju dengan rancangan aturan itu. Bahkan, para pengusaha AS yang berbisnis di China terang-terangan menolak kerasa rancangan aturan itu. Sebab, aturan baru ini bisa membuat Pemerintah China mempersulit posisi bisnis mereka di negeri itu. (Cipta Wahyana/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com