Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia dan Ekonomi Hijau

Kompas.com - 27/06/2012, 04:13 WIB

BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Perundingan yang berlangsung melelahkan para negosiator di Rio de Janeiro, Brasil, bagi awam hanya satu hal yang terdengar, ekonomi hijau. Pesimisme bahwa ekonomi hijau tidak akan menghasilkan kesejahteraan, bukan nuansa utama Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio+20.

Konferensi ini digelar pada 20-22 Juni 2012. Yang lebih mengkhawatirkan, pengakuan dari sejumlah peserta konferensi bahwa konsep ekonomi hijau menjadi membingungkan.

Ekonomi hijau dipahami secara beragam oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Perbedaan pemahaman akibat latar belakang, tujuan tiap aktor, dan kepentingan masing-masing aktor terkait dengan ”kesejahteraan”. Aktor pemerintah dipandang tidak siap, sedangkan aktor bisnis dinilai paling siap.

Di sisi lain, ada hal mendasar yang ditegaskan penggagas konsep ekonomi hijau, Special Adviser and Head of UNEP (Program Lingkungan PBB) Green Economy Initiative, Pavan Sukhdev. ”Saya tahu sekarang ini konsep saya dibaca dan dipahami dengan cara yang berbeda-beda,” katanya saat ditemui di sela Konferensi Rio+20.

Sukhdev dengan emosional mengakui, ekonomi hijau yang semula dia gagas untuk memberantas kemiskinan, mempersempit jurang perbedaan, dan membuat masyarakat lokal lebih sejahtera banyak diklaim secara keliru.

Perusahaan-perusahaan multinasional adalah yang banyak melakukan klaim menyimpang. Bahkan, ada perusahaan mengatasnamakan konservasi dengan mengeluarkan masyarakat lokal dari kemungkinan turut berpartisipasi dan mengubah mereka menjadi penerima dana bantuan. Sukhdev menyatakan, ”Itu bukan ekonomi hijau yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan meliputi wellbeing (kesejahteraan).”

Cuci dosa

Praktik seperti itu yang kemudian banyak dilakukan, baik antarnegara maupun perusahaan besar. Antarnegara bermakna antara negara maju dan berkembang atau dengan negara miskin (least developed countries). Oleh perusahaan besar atau multinasional bisa berupa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Soal CSR disinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memaparkan langkah Indonesia menuju ekonomi hijau, Rabu (20/6), di Riocentro Convention Center yang menjadi pusat kegiatan Konferensi Rio+20. Hal itu dikatakan sebagai salah satu bentuk ekonomi hijau.

”Itulah yang kami khawatirkan. Ekonomi hijau akhirnya menjadi greenwashing—mencuci dosa korporasi dengan berlaku seakan-akan ”hijau”. Ekonomi hijau seharusnya menjadi milik masyarakat,” kata Luis Flores dari Consumer International.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com