Jangan Serahkan Tupoksi BP Migas ke Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Ekonomi, Iksan Modjo berpendapat, fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) jangan diserahkan kepada Pertamina. Jika diserahkan pada Pertamina, maka BP Migas akan berperan sebagai pemain dan pengawas langsung.

"Saya enggak setuju kalau kewenangan BP Migas ini, dari pemerintah dilempar ke Pertamina. Pemain dan wasit sama. Kan enggak mungkin itu," ujarnya seusai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Idealnya, dikatakan Ikhsan, BP Migas menjadi sebuah unit baru di bawah Kementrian ESDM. Dengan begitu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BP Migas dapat diawasi oleh pemerintah. Jika diserahkan ke Pertamina, hal itu sarat kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Itu yang paling tepat memang pemerintah, karena diawasi DPR, BPK, KPK, dan lain sebagainya. Nanti sebagai unit baru pengelola BP migas yang dibawahi oleh kementrian ESDM. Jadi pemerintah dibawahi langsung oleh Kementrian ESDM. Jadi unit bukan badan," terangnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa BP Migas bertentangan dengan UUD 1945 alias inkonstitusional. BP Migas pun resmi dibubarkan sejak putusan MK atas pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Selasa (13/11/2012). Menurut Ikhsan, BP Migas pun pantas dibubarkan.

"Ini amar putusan MK, bahwa bumi, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya dikuasai oleh negara yang dikelola oleh pemerintah. Jadi yang punya hak pemerintah, yang punya surat kuasa pemerintah. Kalau kemudian mau kuasakan ke Chevron dan sebagainya ke pemerintah, bukan perusahaan," paparnya.