Hentikan Kebijakan Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS.com —  Pemerintah diminta menghentikan kebijakan impor beras pada 2013. Sebagai negara agraris, Indonesia tak seharusnya mengimpor beras, apalagi ada peningkatan produksi beras tahun lalu.

Menanggapi pernyataan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso yang berencana melakukan impor beras pada 2013 sebesar 670.000 ton, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kebijakan impor beras harus dicegah karena kontradiksi dengan data pemerintah.

Sebagai catatan, realisasi impor tahun lalu hampir menembus dua juta ton. "Ada kontradiksi dari data pemerintah sendiri. Dengan perencanaan peningkatan target produksi padi 10 juta ton per tahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras. Bahkan, Kementerian Pertanian sendiri menyatakan produksi beras meningkat menjadi sebanyak 39 juta ton dengan total konsumsi 34-35 juta ton. Berarti masih ada surplus lima juta ton," kata Fadli di Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Fadli mempertanyakan kebijakan impor beras dilakukan saat data pemerintah justru menunjukkan adanya surplus produksi. "Kalau sudah surplus, buat apa impor beras lagi? Ini merugikan petani yang telah kerja keras dalam proses produksi," katanya.

Impor beras terus-menerus, menurut Fadli Zon, juga akan membuat Indonesia semakin jauh dari keinginan untuk mewujudkan ketahanan pangan. "Jika terus-menerus impor, harga di pasaran bisa menjadi liar. Lebih jauh, kita semakin kehilangan kedaulatan pangan," ujarnya.

Fadli menduga di balik impor beras sering kali ada praktik perburuan rente alias praktik korupsi. "Kebijakan impor beras harus ditinjau ulang dan dihentikan. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Bulog serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya," ujar Fadli.