"Deep Tunnel" Belum Mampu Atasi Banjir?

JAKARTA, KOMPAS.com — Megaproyek deep tunnel atau terowongan multifungsi yang diyakini oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dapat mengurai banjir yang selalu menghampiri Ibu Kota ternyata mendapatkan pandangan berbeda dari beberapa pihak. Setelah dinilai sebagai proyek dadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, kini deep tunnel juga mendapat kritikan dari pengamat perkotaan Nirwono Joga.

Nirwono menilai, proyek yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 16 triliun itu tak mampu mengurangi titik banjir yang ada di Ibu Kota. "Perlu diingat, deep tunnel itu tidak untuk mengurangi banjir, tapi untuk mengurangi debit air puncak saat Ciliwung sedang tinggi," kata Nirwono saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Menurut dia, dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk melakukan pengkajian pada megaproyek deep tunnel. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada Jokowi agar lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama kebijakan yang belum melalui proses hukum.

"Daripada membuat deep tunnel yang belum jelas dasar hukumnya, kan, lebih baik fokus revitalisasi drainase, situ, dan waduk, perbanyak daerah resapan," kata Nirwono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, megaproyek deep tunnel merupakan proyek dadakan. "Mau Pak Jokowi bilang proyek deep tunnel bukan hasil dari wangsit gorong-gorong, ya, tapi tetap saja, seharusnya dalam menentukan proyek itu harus dengan strategic planning (rencana strategis) yang jelas," kata pria yang akrab disapa Bang Sani tersebut. Selain itu, kata Sani, seharusnya Pemprov DKI mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Jokowi menjanjikan program deep tunnel akan dimasukkan ke dalam RTRW 2011-2030, RPJMD 2013-2017 yang kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam revisi tambahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Meski Jokowi tengah merancang payung hukum deep tunnel untuk masuk dalam RPJMD 2013-2017, Sani menilai seharusnya Jokowi tidak serta-merta memasukkan suatu proyek besar dalam RPJMD 2013-2017. "Enggak bisa dadakan untuk main masukin saja ke RPJMD, ini ngurus kota, bukan ngurus halaman rumah, harus ada kajian yang matang," kata Sani.

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyayangkan keputusan Jokowi yang tidak melakukan public hearing untuk proyek deep tunnel seperti proyek MRT. "Mengapa pada saat pemaparan terbuka MRT beliau mengundang warga, tetapi untuk pemaparan deep tunnel, monorel enggak pernah ada. Ini, kan, menjadi pertanyaan bagi warga juga. Semua itu sebenarnya bisa terjawab dan ada strategic planning dalam membuat program," kata Sani.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah. Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.

Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit. Selain untuk mengantisipasi banjir, juga digunakan sebagai jalan tol, jaringan fiber optik, menyalurkan air, transportasi kendaraan, jalur utilitas PLN, gas, telepon, dan sebagainya.

Megaproyek ini bernilai Rp 16 triliun dan akan didanai oleh investor. Diameter deep tunnel lebih-kurang 16 meter. Jokowi menargetkan megaproyek tersebut dapat diselesaikan sekitar empat tahun.