Realisasi Penyaluran Dana Kompensasi BBM Baru 30 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, realisasi penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baru sekitar 30 persen.

Pemerintah menargetkan hingga akhir Juli 2013 ini, bantuan untuk orang miskin tersebut bisa tersalurkan seluruhnya. "Belum semuanya, baru sekitar 30 persen. Itu yang sudah dicairkan. Ini berjalan terus, harapannya bulan Juli selesai semuanya," kata Gamawan saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Senin (8/7/2013).

Gamawan mengaku, kepala daerah sedang menginventarisasi siapa saja yang berhak menerima bantuan dari pemerintah tersebut. Sekaligus bisa memastikan penyalurannya itu apakah bisa tepat sasaran atau tidak.

Dari hasil pertemuan dengan Wakil Presiden pekan kemarin, masing-masing kepala daerah ini baru melaporkan sementara siapa saja yang sudah dapat dan yang belum dapat. Hal ini akan memudahkan mekanisme dalam penyaluran dana kompensasi selanjutnya.

"Dari situlah kita tahu mekanisme yang harus diperbaiki masing-masing, siapa yang pantas dapat dan siapa yang tidak. Kalau ada kekurangan, nanti ditambah lagi," tambahnya.

Jika ada penyelewengan penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM, Gamawan menyebut hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak desa masing-masing. Sebab pihak desalah yang mengerti siapa saja yang layak atau tidak layak menerima dana bantuan tersebut.

"Makanya desa lah yang tahu, desa lah yang melaporkan. Nanti dilihat siapa yang akan menjadi pengganti (penerima dana bantuan tersebut," jelasnya.

Berdasarkan data dari Kompensasi.info, realisasi penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi hingga pukul 11.00 siang ini, sudah terserap 30,2 persen.

Untuk provinsi yang sudah hampir selesai dalam menyalurkan dana kompensasi ini antara lain DKI Jakarta (90,22 persen), Jambi (65,3 persen) dan Bali (69,84 persen). Selebihnya, masih di bawah 50 persen.

Sementara penyaluran dana kompensasi yang masih di bawah 10 persen antara lain Sulawesi Utara (9,87 persen), Maluku (8,54 persen), Maluku Utara (1,34 persen), Papua (2,04 persen) dan Papua Barat (0,55 persen).