Rp 237 Triliun Obligasi Pemerintah AS yang Dipegang WNI Terancam "Default"

Jika hingga Kamis (17/10/2013) pemerintah AS tetap shutdown, seluruh obligasi yang diterbitkan negara Adidaya itu terancam default atau gagal bayar.

Obligasi pemerintah AS adalah salah satu yang diminati berbagai investor, baik institusi maupun ritel. Pertimbangannya, obligasi tersebut selama ini cukup stabil dan risiko sangat kecil.

Namun demikian, berlarut-larutnya pembahasan anggaran tersebut dan belum beroperasinya pemerintah AS menyebabkan para investor khawatir. Bahkan, para petinggi industri perbankan mulai menyerukan agar pemerintah AS tidak abai dengan seluruh kewajibannya membayar utang dan kupon obligasinya.

Investor asal Indonesia adalah pemegang obligasi pemerintah AS, bersama dengan investor dari negara lainnya. Berdasarkan penelusuran Kompas.com dari berbagai data Departemen Keuangan AS, nilai surat utang pemerintah AS yang dipegang investor berkewarganegaraan Indonesia per Juni 2013 mencapai 21,58 miliar dollar AS atau sekitar Rp 237,42 triliun.

Jumlah itu mencakup dua jenis surat utang, yaitu US treasury bond sebesar 18,82 miliar dollar AS dan US agency bond 2,75 miliar dollar AS.

Jika jenis portofolio lain dimasukkan, yaitu US corporate and others bonds serta US corporate stock, portofolio yang dipegang investor asal Indonesia mencapai 22,13 miliar dollar AS.

Selain untuk membiayai pemerintah, US treasury bond berfungsi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Apabila treasury bond dilepas ke investor, hal itu maka mengurangi jumlah uang beredar, sehingga mengurangi likuiditas. Apabila treasurnya dibeli kembali maka meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan tingkat suku bunga.

Sementara itu, US agency bond adalah surat utang yang diterbitkan oleh agensi untuk mendukung program pemerintah negara bagian di AS. Terdapat lima agen besar yang memperjual-belikan sekuritas ini yaitu Federal National Mortgage Association, The Federal Home Loan Banks, The Federal Land Banks, The Federal Intermediate Credit Banks and The Banks for Cooperatives.