Muhaimin Janji Intensifkan Program Transmigrasi di Perbatasan Kemnakertrans Bangun 9 Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di Perbatasan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan  dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.

“Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (27/10) seusai melakukan panen di kawasan transmigrasi perbatasan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akhir pekan ini.

Muhaimin mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh  negara lain.

“Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan  yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Muhaimin.  

Muhaimin mengatakan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar  ini dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah,  meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja

Dijelaskan Muhaimin, sudah sejak lama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembangunan dan pengembangan kabupaten perbatasan darat dan perbatasan laut yang ada di seluruh Indonesia.
 
Bahkan hingga kini Kemenakertrans terus membangun 48  Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan-kawasan transmigrasi yang 9  KTM diantaranya berada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
 
 “Program transmigrasi khusus ini  dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara rakyat Indonesia dengan warga negara lain di wilayah sekitar perbatasan.

Untuk kedepannya, kata Muhaimin pembangunan dan pengembangan kawasan  transmigrasi  harus  dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah  daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam  mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.
           
Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Kemnakertrans, Jamaluddien Malik menambahkan diperlukan adanya  dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.

“Kita terus mendorong peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan investasi di kawasan  transmigrasi khususnya di kawasan perbatasan, melalui dukungan kepastian  hukum pertanahan, dukungan infrastruktur jalan distribusi dan produksi, kata Jamaluddien Malik.

Selain itu, kata Jamaluddien Malik diperlukan juga adanya kebijakan  pemerintah dan pemerintah daerah yang menciptakan suasana kondusif  dalam pengembangan usaha dan kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan.
 
Program Transmigrasi sebagai kiprahnya mendukung pembangunan nasional dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi dalam kurun waktu 60 tahun, setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala  Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi.
 
Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat. (adv)