Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Reformasi Ekonomi Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan

Kompas.com - 27/02/2014, 10:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuan utama pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ironis, hingga kini tujuan tersebut bukan saja belum tercapai, bahkan jauh dari yang dicita-citakan.

Ketua Bidang Ekonomi dan Moneter Partai Nasional Demokrat (NasDem) Anthony Budiawan menyatakan, harus diakui bahwa Indonesia dewasa ini masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, bahkan China. Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia masih saja bergelut dengan masalah kemiskinan.

Sampai saat ini, kondisi perekonomian Indonesia bahkan jauh lebih buruk dari era sebelumnya: neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dalam dua tahun berturut-turut pada 2012 dan 2013, di mana defisit neraca perdagangan ini untuk pertama kalinya lagi terjadi sejak tahun 1961. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki tahap awal deindustrialisasi. ”Untuk dapat menjadi negara maju, Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi yang dalam platform kami disebut: Restorasi Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Makmur dan Sejahtera,” kata Anthony di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anthony menyatakan, platform ekonomi NasDem disusun untuk menjawab tantangan kemiskinan dan kesejahteraan bangsa, menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Platform ekonomi NasDem berdasarkan kerangka pembangunan ekonomi jangka panjang melalui pembangunan industri secara keseluruhan, baik industri primer, sekunder, maupun tersier. ”Platform ekonomi NasDem bertujuan menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 10 persen, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan dalam waktu yang lebih cepat,” kata dia.

NasDem menggambarkan kerangka pembangunan ekonomi jangka panjang dalam beberapa aspek. Antara lain melakukan restrukturisasi struktur industri melalui integrasi ke belakang (backward integration) dan integrasi ke depan (forward integration) untuk meningkatkan produktivitas dan efek berantai (multiplier effect). Pembangunan industri ini didukung kebijakan mikroekonomi (kebijakan industri dan perdagangan), kebijakan makroekonomi (kebijakan moneter dan fiskal), serta kebijakan publik, kadang kala melalui kebijakan anggaran seperti pembangunan infrastruktur oleh negara, bukan menunggu investasi swasta.

”Negara tidak perlu menunggu apakah ada pihak swasta yang mau menyediakan infrastruktur tersebut. Negara harus dapat menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, atau bandar udara agar distribusi barang dapat dilakukan secara efisien,” kata dia.

Kebijakan fiskal dinyatakan sebagai faktor penentu lainnya dalam menarik investor. Tarif pajak penghasilan, badan atau perorangan (karyawan), harus lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sebagai gambaran, tarif pajak badan tertinggi di Singapura sebesar 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen. Di samping itu, di Singapura banyak potongan-potongan lainnya lagi sehingga menurunkan pajak yang harus dibayar.

Pelaku ekonomi, bisa koperasi, badan usaha milik negara, atau swasta. Diharapkan ketiganya dapat memainkan perannya masing-masing dan dapat memberi kontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional tanpa ada diskriminasi terhadap satu dan lainnya. Keberpihakan kepada salah satu pelaku bisnis dapat mendistorsi ekonomi menjadi tidak efisien.

Partai NasDem menyiapkan sejumlah langkah untuk meluruskan kembali arah ekonomi nasional. Pertama, menentukan strategi pembangunan industri yang memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, menarik investor agar pembangunan industri di maksud dapat terlaksana. Untuk hal ini, pemerintah harus memberlakukan kebijakan fiskal yang menarik untuk dapat bersaing dengan negara lain di Asia.

NasDem tidak antiasing. Yang terpenting adalah bagaimana dapat memberdayakan modal asing untuk memperoleh devisa negara. (BENNY D KOESTANTO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com