Hasil Pileg Tak Sesuai Ekpetasi, Pengusaha Khawatirkan Politik Dagang Sapi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi misalnya, yang menyebut, ternyata untuk memuluskan seseorang melaju di pemilihan Presiden tahun ini tidak bisa dengan istilah "one man show".

"Harus dipimpin oleh orang yang bisa bekerjasama. Tapi secara teknis tentu sulit, apalagi kalau parlemen lebih banyak, pasti lebih banyak menimbulkan ketidakpastian. Itu yang terjadi di pengalaman 2009," ujarnya dihubungi Kompas.com, Kamis (10/4/2014).

Koalisi gemuk menurut pengalaman pengusaha sangat menyusahkan. Betapa tidak, lanjut Sofjan, keputusan-keputusan termasuk terkait perekonomian menjadi lambat. "Keluar Undang-undang yang saling overlaping, menimbulkan ketidakpastian usaha, tidak ada kejelasan anggaran belanja dan infrastruktur," kata Sofjan.

Ditanya perihal prediksi koalisi, Sofjan menyebut ada baiknya PDI-P yang sudah mengantongi suara 18,96 persen berkoalisi dengan Golkar. "Ditambah PKB-nya, itu sudah cukup menjadi koalisi. Enggak perlu politik dagang sapi," kata Sofjan.

Ada kemungkinan pula kata dia, Gerindra bakal membentuk koalisi sendiri. Demikian juga dengan partai-partai tengah. Namun, jika itu terjadi, kata dia, ada kekhawatiran kembali terjadi politik dagang sapi seperti 2009.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Anton J Supit. Dia menuturkan, hasil pemilihan legislatif kali ini sungguh di luar dugaan. Anton yang secara pribadi memprediksikan PDI-P bakal mengantongi lebih dari 20 persen, ternyata tidak demikian.

"Harapan kita ada satu partai yang dominan. Sehingga politik dagang sapi hilang," tegas Anton.

Namun demikian, kata dia, itulah hasil pemilihan rakyat yang tidak bisa diubah. Dia hanya khawatir, jika politik dagang sapi kembali terulang, sektor-sektor strategis hanya akan dipegang dari orang partai yang belum tentu memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Selama 10 tahun terakhir, yang terjadi adalah banyak sektor strategis hanya menjadi tumbal politik dagang sapi. Seperti, sebut dia, perdagangan, kehutanan, perindustrian, pertanian, dan tenaga kerja. "Sektor ini harus dipegang mereka yang mau mengentaskan kemiskinan dan bukan untuk kepentingan partai untuk raising fund," jelas Anton.

"Tidak masalah bikin koalisi. Tapi pengalaman, 10 tahun terakhir ini sektor strategis tidak dijalankan oleh orang yang berdedikasi. Dan lucunya yang menikmati koalisi justru tidak mendukung presiden, seperti upaya menekan BBM dan kasus Century," katanya.

Meskipun hasil pileg di luar prediksi, dia berharap kalaupun ada koalisi, yang terbentuk adalah koalisi terbatas sehingga tidak terlalu banyak negosiasi-negosiasi.