Mandiri Siap Akuisisi BTN

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri Tbk mengaku siap melaksanakan perintah pemegang saham jika pada keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menghendaki untuk mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.

"Kalau kami diminta pemegang saham, akan kami jalani," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin seperti dikutip KONTAN, di Gedung BPK Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Menurut Budi, rencana akuisisi ini baru bisa dilaksanakan oleh bank berlogo pita emas ini apabila pemegang saham telah memberikan instruksi secara formal. "Idealnya ada instruksi formal dari pemegang saham yang diberikan kepada kami. Apapun yang dikatakan pemegang saham mereka akan kami jalani," jelas Budi.

Hingga saat ini menurut Budi, belum ada instruksi formal kepada Bank Mandiri untuk mengakuisisi BTN. Instruksi formal ini, harus diputuskan melalui RUPS. "Sampai saat ini belum ada instruksi secara formal," ucapnya.

Kabar soal rencana pemerintah melepas kepemilikan 60,14 persen saham di BTN ke Mandiri ini memanas setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan surat permintaan tambahan agenda RUPSLB BTN.

Surat dengan kop Kementerian BUMN No. SR-2014/MBU/2014 yang diperoleh KONTAN menyebut bahwa Kementrian BUMN mengusulkan agenda tambahan berupa "Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan".

"Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPSLB yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan," demikian isi surat Kementerian BUMN itu.

Surat tertanggal 11 April 2014 itu diteken langsung oleh Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN dan ditujukan kepada Direktur Utama BTN. Saat dikonfirmasi mengenai ini, Budi enggan memastikan hal tersebut.

Menurut Budi, sejauh ini pihaknya belum mengadakan pembicaraan lebih lanjut baik dengan Kementerian BUMN maupun pada Bank BTN terkait dengan pelepasan saham BTN. "Saya belum bisa bicara," ujarnya.

Lebih lanjut Budi menegaskan bahwa keputusan pelepasan saham BTN merupakan wewenang Kementerian BUMN selaku pemegang saham terbesar. Namun ketika ditanya, apakah Pak Dahlan (Menteri BUMN) sudah ada pembicaraan lebih lanjut, dirinya belum bisa berkomentar lebih banyak.