Hatta Mundur, Proyek Jembatan Selat Sunda Sebaiknya Dibatalkan?

Direktur Eksekutif INDEF Enni Sri Hartati mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa banyak pihak tidak setuju jika proyek yang masuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu tidak layak dilanjutkan.

"Kita hitung benefit and cost untuk makro-ekonomi, bukan hanya parsial. Selama ini konsentrasi pembangunan lebih ke wilayah barat. (JSS) ini bisa jadi akan memperlebar kesenjangan barat dan timur, padahal potensi yang belum digali di timur," ujar Enni saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/5/2014).

Meskipun data Komisi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menunjukkan investasi yang masuk ke luar Jawa semakin besar, menurut Enni, potensi di kawasan timur Indonesia belum banyak digali.

Dia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sebagai lumbung garam. "Bahkan, garam industri yang selama ini kita impor. Kalau itu bisa dilakukan NTT, kebutuhan garam industri kita bisa lepas dari ketergantungan impor," imbuhnya.

Menurut Enni, tidak jelasnya penguasaan lahan pantai membuat potensi tersebut urung digali. Tak ayal, ada pihak yang mendapatkan konsesi 30 tahun untuk pemanfaatan lahan pantai tersebut. "Ini kan aneh. Masa negara kalah sama preman-preman?" ucapnya.

Selain potensi perikanan dan kelautan, kawasan timur Indonesia juga kaya akan potensi peternakan dan pertanian. Enni bilang, satu-satunya stimulus yang amat sangat dibutuhkan pengusaha untuk menjamah kawasan timur Indonesia adalah infrastruktur.

"Alasan kedua kenapa JSS tidak perlu dilanjutkan, ini kan studi ekonominya masih banyak kontroversi antara cost and benefit. Siapa yang menikmati benefit dan siapa yang menanggung cost, itu jadi krusial," terangnya.

Enni menuturkan, ketika hal tersebut masih menjadi perdebatan dan kontroversi, maka seharusnya ada kajian yang lebih intensif. Hal tersebut dimaksudkan agar proyek JSS betul-betul mendatangkan pemanfaatan yang lebih besar.