Pemerintah Dinilai Tak Serius Bangun Infrastruktur

Direktur Pengembangan PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan menjelaskan, alasannya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk infrastruktur masih sangat kecil, dibanding pengeluaran untuk pos lain.

"Kalau ditanyakan infrastruktur tanggungjawab siapa? Pemerintah. Tapi kalau kita lihat, anggaran pemerintah 2013 itu yang untuk infrastruktur hanya 2,38 persen. Jauh dari memadai," kata dia di Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Dia membandingkan dengan India dan Tiongkok. Di India, pemerintah menganggarkan 7 persen dari pengeluaran negara untuk infrastruktur. Bahkan Tiongkok, merogoh sampai 11 persen.

"Memang kalau beberapa fakta menyebut investasi mencapai 4,8 persen. Tapi itu sudah ditambag swasta, APBD, dan BUMN," ujarnya.

Di sisi lain, jika mengharapkan kerasama pemerintah swasta (KPS) pun, sektor privat juga masih menemui sejumlah kendala. Pendanaan proyek infrastruktur sangat tidak didukung oleh aturan perbankan Indonesia. Di sisi lain, soal pembebasan lahan juga masih pelik.

"Jadi, urusan infrastruktur ini butuh political will untuk mengalokasikan dana lebih besar. Kalau bisa mengalokasikan dana untuk pos lain, bukan tidak mungkin bisa alokasikan dana lebih besar untuk infrastruktur," kata dia.