Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Mana yang Duluan, Kartu Sehat atau BPJS?"

Kompas.com - 17/06/2014, 09:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema, menyatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat sudah lebih dahulu diimplementasikan ketimbang BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dia menolak jika Kartu Indonesia Sehat, sebagai perluasan dari Kartu Jakarta Sehat, dinilai mencontek program BPJS Kesehatan.

“Jadi, bukan kita mencontek BPJS Kesehatan. Emang yang duluan punya ide itu siapa?” ujar Imam saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/6/2014).

Imam pun merasa aneh jika ada pihak yang menyebut apa yang dilakukan calon presiden Joko Widodo sebagai sebuah pencitraan. “Kok pencitraan. Jadi begini saja deh, mana yang duluan, Kartu Jakarta Sehat atau BPJS Kesehatan?” tanyanya.

Imam menegaskan, Jokowi menjadikan Kartu Jakarta Sehat sebagai model untuk diaplikasikan secara nasional, dengan nama Kartu Indonesia Sehat. Dia juga mengatakan, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi segera membuat dan mengimplementasikan Kartu Jakarta Sehat, dibarengi dengan Kartu Jakarta Pintar.

“Jadi, sudah ada dan sudah dilaksanakan sebelum BPJS Kesehatan. Jadi, apa salahnya yang sudah dilakukan itu kalau relatif bagus dilaksanakan secara nasional,” katanya lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) malam.

Menurut Nurul, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas. Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul pada Minggu malam.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan (baca: Nurul Arifin: Kartu Sehat, Kebohongan Besar Jokowi).

Berdasarkan catatan Kompas.com, saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi juga sudah menerapkan kartu sehat bagi warganya. Adapun Kartu Jakarta Sehat diluncurkan di Jakarta pada 10 November 2012. 

Sementara itu, meski telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pelaksanaan BPJS Kesehatan baru dimulai pada 1 Januari 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com