Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berapa Harga Wacana "Buyback" Indosat yang Dilontarkan Jokowi?

Kompas.com - 27/06/2014, 04:36 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana capres Joko Widodo untuk membeli kembali atau buyback saham PT Indosat Tbk disebut sebagai konfirmasi atas penting dan strategisnya bisnis telekomunikasi. Pertanyaannya, seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk rencana Jokowi itu?

"Dulu bisnis itu (telekomunikasi) tidak diakui. Bisnis telekomunikasi dianggap biasa," kata Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (26/6/2014). Namun, nilai kapitalisasi saham Indosat hari ini menjadi salah satu indikator bahwa anggapan tersebut keliru.

Kapitalisasi saham Indosat saat dijual pada 2002, ujar Marwan, adalah Rp 10 triliun untuk 100 persen saham. Adapun 40 persen saham yang dilepas saat itu bernilai sekitar Rp 5 triliun. "Sekarang bisa mencapai Rp 100 triliun. Apa Pak Jokowi bisa menyiapkan uang segitu? Apalagi nanti harganya bisa naik," ungkap Marwan.

Saat saham Indosat akan dijual, tutur Marwan, Laksamana Sukardi yang pada saat itu merupakan Menteri BUMN mengatakan akan ada banyak bisnis telekomunikasi muncul. Menurut Laksamana, Indosat dengan kapasitasnya pada waktu itu akan mati.

"Padahal faktanya tidak seperti itu. Pelanggan (Indosat) sekarang ada 60 juta. Dulu, saat dijual, pelanggan seluler Indosat ada sekitar 3 juta atau 4 juta pelanggan," ujar Marwan. Fakta seputar Indosat ini, menurut dia mempertegas fakta bahwa bisnis telekomunikasi punya posisi strategis bagi sebuah negara, termasuk bagi pertahanan dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com