“Keberpihakan Berbeda dengan Pilihan Kebijakan”

“Keberpihakan berbeda dengan pilihan kebijakan. Kebijakan ini seolah-olah mengikutkan lebih banyak rakyat dalam sektor pertambangan. Tapi ongkos kerusakan, belum ada yang memperhatikan. Ini akan menjadi beban keuangan negara,” katanya dalam diskusi bertajuk "Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Energi" di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Menurut Hendri, krisis keuangan yang dialami Indonesia saat ini salah satunya disebabkan salah kelola sumber daya alam. Akibat salah kelola dalam minyak misalnya, menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

“Banyak sekali yang tidak bisa dibahas dalam debat tapi masyarakat perlu tahu ke mana arah pembangunan energi kita,”kata Hendri.

Selain itu, menurut Hendri, ke depan, Domestic Market Obligation (DMO) atau pasar domestik untuk batubara juga perlu dikembangkan. Dengan demikian, batubara bisa menjadi motor penggerak pembangunan, dan bukan hanya sebagai komoditas ekspor.

Senada dengan Hendri, pengamat energi Singgih Widagdo juga menyayangkankan keinginan Jokowi untuk memperbanyak usaha pertambangan rakyat. Hal tersebut disebabkan jumlah usaha pertambangan rakyat sudah sangat banyak sekira 11.000.

Namun, khususnya untuk batubara, DMO batubara jauh lebih sedikit ketimbang produksinya. “Kepentingan apa di balik ini. Kebutuhan batubara untuk PLN pada 2020 diperkirakan hanya 150 juta ton, ditambah kebutuhan industri jadi 200 juta ton. Saat ini produksi batubara kita mendekati 500 juta ton. Dengan produksi saat ini saja kebutuhan 2020 sudah terpenuhi,” kata Singgih.

“Kalau kita meletakkan visi menambah pengusaha tambang, bisa dilihat kepentingannya cuma ekspor,” lanjutnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah ke depan harus menciutkan jumlah pertambangan rakyat yang terlalu banyak, namun memperkuat mereka. Dengan begitu, di samping lebih efisien dalam hal produksi, sektor pertambangan juga tidak merusak lingkungan.