Diwarnai "Walk Out", DPR Serahkan Penyelamatan Merpati Ke Dahlan Iskan

Penyerahan rekomendasi tersebut sempat di tentang tiga Fraksi yaitu Fraksi PDIP, PAN dan PKB yang secara kompak mengatakan tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil Komisi VI dan melakukan walk out.

Meski rekomendasi tersebut tidak dibacakan secara langsung, wartawan yang menunggu sejak pagi hari diperbolehkan meng-copy rekomendasi DPR yang diserahkan kepada Kementerian BUMN dalam hal ini Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Ada beberapa poin penting yang ada dalam rekomendasi Komisi VI tersebut. Pertama, DPR meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap merpati dan meminta penegak hukum mengusut tuntas masalah pengadaan pesawat MA-60 PT Merpati dari Xian Aircraft Industry (Group) Co. Ltd dengan kontrak nomer A.4/ADD/A/01/18/2010 yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Kedua, DPR meminta Kementerian BUMN tidak Melakukan spin off atau membentuk anak perusahaan sampai selesainya restrukturisasi hutang jangka panjang dan meminta Merpati berkonsentrasi pada bisnis penerangan dengan potensi keuntungan yang relatif tinggi dangan pesawat propeller yg dimiliki untuk rute-rute perintis.

Ketiga, meminta Kementerian BUMN segera memberhentikan direksi PT Merpati yang sekarang dengan direksi yang bersih, paham bisnis penerangan, dan memahami secara menyeluruh permasalahan merpati dan memiliki konsep atau strategi bisnis untuk menyelesaikannya.