Krisis Energi dan BBM Menjadi Utang Politik Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden tahun 2014, Selasa (22/7/2014). Pasangan nomor urut dua itu mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Mulai pukul 20.00 WIB, Ketua KPU, Husni Kamil Manik membacakan hasil penghitungan suara dari tiap provinsi dan luar negeri. Hasilnya, Jokowi-JK meraup 70.997.833 atau 53,15 persen dan unggul 8,4 juta suara dari perolehan Prabowo-Hatta yang sebanyak 62.576.444 atau mencapai 46,85 persen total suara sah.

Hitungan KPU memang sempat diwarnai penolakan dari kubu Prabowo. Namun menurut KPU, jika dalam 3x24 jam tim Prabowo-Hatta tak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), hasil ini langsung sah. 

Lupakan euforia kemenangan dan mari kita melihat ke depan. Sebab, setumpuk pekerjaan besar sudah menanti pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK dalam lima tahun ke depan. Empat persoalan mendesak, yakni pangan, energi, infrastruktur, dan pasar bebas ASEAN, akan langsung dihadapi pasangan yang diusung empat partai politik tersebut. 

Belum lagi belasan janji Jokowi-JK semasa kampanye. Setidaknya, ada sembilan janji yang harus direalisasikan Jokowi-JK. Semuanya kini berubah menjadi utang politik yang wajib dibayar lunas pasangan ini, begitu kemenangan diraih.

Dari sekian deret tugas, ancaman krisis energi dan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), agaknya menjadi PR paling krusial dalam jangka pendek ini. "Presiden terpilih harus mengatasinya. Itu janji yang mereka ucapkan dan paling krusial," tandas Suryo B. Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia, kemarin. 

Maklum, taksiran sementara, hingga Juli ini kuota BBM bersubsidi terpakai sekitar 67 persen dan  diperkirakan habis November 2014. Saat hal itu terjadi, pilihannya adalah menaikkan harga BBM atau menambah kuota

Persoalannya, dua pilihan itu sama-sama berisiko tinggi. Penambahan kuota BBM subsidi di tengah jalan perlu persetujuan  parlemen baru. Sementara pasangan ini hanya didukung sekitar 37 persen kursi DPR.

Jusuf Kalla, calon Wakil Presiden, sudah mengisyaratkan akan menaikkan harga BBM. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi bukan pilihan populer saat ini dan potensial memicu protes sosial. Padahal sebagai pemerintahan yang baru terbentuk, pasangan ini masih membutuhkan legitimasi besar dari masyarakat.

Sejauh ini belum tergambar bagaimana Jokowi-JK mengatasi berbagai persoalan tersebut. Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hendrawan Supratikno memastikan, empat masalah di atas akan menjadi fokus pertama pemerintahan baru, tanpa menjelaskan detil strateginya. (Adinda Ade Mustami, Agus Triyono, Dea Chadiza Syafina, Dikky Setiawan, Mimi Silvia, Rani Nossar, Risky Widia Puspitasari)