Jokowi Yakin Rp 400 triliun Cukup Danai Kartu Indonesia Pintar

"Cukup cukup. Asalkan tepat sasaran," ujar dia di kompleks parlemen Jakarta pada Jumat (15/8/2014) sore.

Berdasarkan pidato Presiden soal nota keuangan Rancangan APBN 2015 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang tadi, alokasi anggaran pendidikan 2015 sebesar Rp 400 triliun.

Jokowi mengatakan bahwa pada dasarnya alokasi anggaran cukup untuk mendanai satu program. Asalkan, hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, bukan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

"Kalo didasarkan pada kebutuhan pasti cukup. Asalkan jangan didasarkan pada keinginan-keinginan saja," ujar Jokowi.

Sekedar gambaran, Jokowi ingin tancap gas mengimplementasikan program prioritas saat resmi dilantik menjadi presiden. Oleh sebab itu, ia membentuk tim transisi.

Tim itu berfungsi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya struktur kabinet dan lain-lain. Selain itu, tim transisi juga melakukan komunikasi dengan pemerintah saat ini agar program prioritas bisa masuk ke dalam pembahasan APBN 2015.

Namun, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi Firmanzah mengatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla tak bisa memasukan program prioritas ke dalam pembahasan APBN 2015. Sebab, pembahasan APBN 2015 telah disusun sejak Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga sejak Januari-April 2014 lalu.

"Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal," ujar dia mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.

Jokowi tetap berharap program prioritas masuk dalam pembahasan APBN 2015. Usai sengketa pemilihan suara diputuskan Mahkamah Konstitusi, Jokowi akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membicarakannya.