Tim Jokowi-JK: Nota Keuangan SBY Hanya Tonjolkan Keberhasilan Pemerintah

"Memang postur anggaran menampakkan belanja negara yang sepertinya melonjak drastis mencapai Rp 2.019.9 tiliun. Pendapatan negara pun seperti meroket menjadi Rp 1.762.3 triliun. Namun apa makna APBN tersebut dalam perspektif ideologi menjadi bangsa yang berdikari dan kerakyatan?" kata Hasto, melaui siaran pers, Sabtu (16/8/2014).

Menurut Hasto, APBN 2015 seharusnya mencerminkan transisi kepemimpinan untuk menciptakan fundamen yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia ke depan. Karena itulah, RAPBN 2015 seharusnya menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan yang akan datang.

"Namun nampaknya, postur anggaran yang diusulkan tersebut justru sebagai gambaran "jebakan" politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008. Bahkan dalam politik belanja pun nampak besarnya pengeluaran wajib yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk menciptakan kemakmuran untuk rakyat," ujar Wakil Sekretaris Jendral PDI-Perjuangan itu.

Hasto menambahkan, Presiden SBY seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional tahun 2015 yang akan datang.  Masalah itu tidak hanya terdiri dari aspek fundamental berupa rendahnya rasio perpajakan yang besarnya hanya sekitar 12,3 persen.

Besarnya subsisi BBM dan listrik sebesar Rp 364 triliun akibat politik populis dan kegagalan reformasi struktural industri migas juga menjadi persoalan yang sangat serius. "Belum lagi utang ikutan terhadap Pertamina yang mencoba ditutup-tutupi dengan besaran sekitar Rp 48 triliun akibat beban subsidi BBM tahun lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. Selain itu, APBN dirancang defisit anggaran sebesar Rp 257 triliun," ungkapnya.

Seharusnya. lanjut dia,  APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit  yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang.