Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh Anggaran Lebih, Mana Konten TVRI?

Kompas.com - 07/09/2014, 23:07 WIB
Tabita Diela

Penulis

 


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) pernah mengeluh bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 800 miliar yang setiap tahun diberikan pemerintah kepada TVRI tidak cukup. Hal ini dibantah oleh pengusaha sekaligus anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh. Menurut Poempida, seharusnya anggaran sebesar itu bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya.

"Kalau soal TVRI, Rp 800 miliar, dana sebesar itu kalau digunakan perusahaan swasta bisa menghasilkan laba Rp 200 sampai R p300 miliar," ujar Poempida di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Poempida menilai TVRI tidak berhasil mengalokasikan dana yang tersisa untuk melakukan terobosan baru. TVRI belum menunjukkan konten acara unggulan yang siap bersaing. Sementara, stasiun televisi swasta semakin banyak bermunculan dan sukses menawarkan tayangan-tayangan menarik.

Hal serupa juga disampaikan oleh mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R), aktivis, dan penggiat ekonomi kreatif, Iwan Piliang. Iwan menyayangkan konten TVRI yang semakin lama semakin berkurang dalam hal kualitas. Terlepas dari masalah yang tengah membelit TVRI, Iwan juga merasa stasiun televisi tersebut tidak lagi mampu bersaing dengan televisi swasta.

Iwan mengungkapkan,  tidak hanya TVRI, pemerintah secara umum abai pada tenaga-tenaga kreatif yang sebenarnya berpotensi menjaga nama besar TVRI dan menjadi aset bangsa ini. Salah satu tokoh yang terabaikan, misalnya Drs. Suyadi atau lebih dikenal dengan nama Pak Raden.

"2014, mana kontennya TVRI? Sama sekai tidak content oriented," ujar Iwan.

Setelah lama tidak bergaung, nama TVRI kembali mengemuka. Namun, bukan karena konten acaranya yang edukatif dan menghibur, namun karena masalah keuangan dan manajemen stasiun televisi tersebut.

Hal ini menjadi pembahasan dalam acara bincang-bincang bertajuk "Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan" yang diadakan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9/2014). Diskusi memanas ketika seorang anggota diskusi mengeluh pada panelis mengenai minimnya dana yang dimiliki TVRI.

Baik Poempida maupun Iwan sepakat, bukan dana yang harus diutamakan terlebih dahulu, melainkan kontennya.

Ribut-ribut mengenai TVRI bermula ketika keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI memecat hampir semua direksi stasiun televisi tersebut. Pemecatan ini dilakukan setelah Dewas melakukan evaluasi kinerja direksi terkait kecaman publik atas penayangan Konvensi Capres Partai Demokrat. Penayangan tersebut dianggap menyalahi independensi TVRI.

Tidak terima, direksi mengadu ke Komisi I DPR, dan DPR memutuskan membuat Panitia Kerja (Panja) TVRI untuk mengusut masalah tersebut. Karena masih berstatus diusut, maka Dewas harus membatalkan keputusan pemecatan. Sayangnya, pemecatan sudah terlanjur dilakukan dan Komisi I DPR mengambil langkah pemblokiran anggaran TVRI. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com